Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Menyelami Konsep dan Nilai-nilai HAM dalam Perspektif Hukum Islam Nurma Harana Mora Siregar; Sakinah Azzahra Hsb; Uswatun Hasanah
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i2.685

Abstract

This study explores the Islamic perspective on Human Rights (HR) through a qualitative approach based on literature review. It emphasizes that the principles of human rights are not foreign to Islamic teachings, but are inherently embedded in the values of Sharia derived from the Qur'an and Hadith. Islam upholds justice, freedom of religion, equality, the right to life, and social and economic welfare. The article also examines contemporary challenges faced by Muslim societies in implementing human rights, such as gender inequality, restrictions on religious freedom, and the marginalization of vulnerable groups, including the LGBT community. The findings reveal that the tensions between Islamic principles and international human rights standards often stem from differing normative foundations and interpretations of individual freedom. Therefore, a contextual reinterpretation (ijtihad) is necessary to ensure that Islamic values remain relevant and responsive to modern global challenges. The study concludes that, when applied wisely and aligned with universal humanitarian values, Islamic teachings hold significant potential to contribute to the development of a just, inclusive, and dignified society.
Menggali Konsep Hadhanah: Solusi untuk Mengatasi Eksploitasi Anak di Dunia Maya Nurma Harana Mora Siregar; Muhammad Ichsan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3543

Abstract

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah memberikan dampak signifikan terhadap anak-anak, termasuk risiko eksploitasi seperti pelecehan seksual dan perundungan siber. Konsep hadhanah dalam hukum Islam dieksplorasi dalam artikel ini sebagai solusi untuk melindungi anak di era digital. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang menekankan analisis literatur terkait hadhanah dan perlindungan anak. Sumber data yang digunakan mencakup buku, artikel ilmiah, dan dokumen dari lembaga terkait. Pembahasan menyoroti pentingnya tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak serta kebutuhan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, pendidikan mengenai penggunaan media sosial yang aman perlu diintegrasikan agar anak-anak dapat memahami risiko yang ada. Diharapkan, konsep hadhanah dapat meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara komprehensif, dengan penekanan pada regulasi yang lebih ketat dan edukasi yang berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip-prinsip hadhanah, diharapkan strategi perlindungan yang efektif dapat dikembangkan, sehingga anak-anak dapat menggunakan media sosial dengan aman. Tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang hak-hak anak perlu ditingkatkan agar nilai-nilai hadhanah dapat diinternalisasi dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.
Maslahah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan Nurma Harana Mora Siregar; Syawaluddin Siregar; Indra Sakti; Iqbal Pinayungan Munthe; Nursania Dasopang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4098

Abstract

Kewajiban pencatatan perkawinan telah ditegaskan dalam hukum positif Indonesia, namun dalam praktik sosial masih dijumpai perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi, terutama dalam bentuk nikah siri. Praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian status hukum serta perlindungan hak perempuan dan anak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pencatatan perkawinan dari perspektif maslahah mursalah sebagai dasar penetapan kewajiban dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash sebagai rukun atau syarat sah perkawinan, kewajiban tersebut dapat dibenarkan karena membawa kemaslahatan yang nyata dan mencegah timbulnya kemudaratan. Pencatatan perkawinan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban anggota keluarga, serta mencegah terjadinya ketidakadilan dalam relasi keluarga. Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan tidak hanya memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan dan keadilan keluarga