Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Frahmatillah Revikasyah Humola
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Peran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabila : Analysis of the Role of the Bone Bolango District Government in Ensuring Legal Protection for Health Workers at the Kabila Health Center Frahmatillah Revikasyah Humola; Sylva Flora Ninta Tarigan; Yasir Mokodompis
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7236

Abstract

Tenaga kesehatan di Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Namun, dalam menjalankan tugasnya tenaga kesehatan sering kali menghadapi risiko hukum akibat kurangnya pemahaman tentang regulasi, serta minimnya pendampingan hukum yang diberikan. Tujuan penelitian mengetahui peran pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menjamin perlindungan hokum terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif untuk menggambarkan suatu fenomena, gejala atau keadaan. Informan kunci kepala bagian hukum pemerintah daerah, informan biasa kepala tata usaha Puskesmas Kabila, dan informan pendukung dua orang tenaga kesehatan. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kabila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum tenaga kesehatan telah di atur melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan kebijakan dari Dinas Kesehatan. Pendampingan hukum bagi tenaga kesehatan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, tetapi akses bagi tenaga kesehatan non-ASN masih terbatas. Kesadaran hukum tenaga kesehatan masih perlu di tingkatkan melalui pelatihan yang lebih efektif.
Co-Authors Ninta Tarigan, Sylva Flora Yasir Mokodompis