Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Trading In Influence Dalam Kasus Kuota Import Daging Sapi Yang Melibatkan Partai Politik Anggota Legislatif Eksekutif Serta Swasta Syauket , Amalia; Nisa, Putri Ginatun
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.4002

Abstract

Trading in influence is a type of corruption that involves individuals who hold power or authority to influence policy decisions within the legislative or executive branches. This practice is often carried out by those who have direct access to policymakers. Until now, trading in influence has not been explicitly regulated in Indonesia’s Anti-Corruption Law. This academic study, which prioritizes secondary data, aims to examine how the offense of trading in influence applies in the Beef Import Quota case, which involved a political party chairman, members of the legislature, and party cadres. The study seeks to answer: under which legal provision were they prosecuted? And why? The results of this research lead to the conclusion that a patronage scheme with a horizontal trading influence pattern was used in the corruption case surrounding beef import procurement at the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia in 2013–2014. The case involved a political party president acting as the patron-subject, a party cadre serving as the Minister of Agriculture, and an intermediary (also a party cadre), targeting the object of influence — PT Indoguna. This case was prosecuted under bribery charges, as it was proven that PT Indoguna paid IDR 40 billion. The charges were based on the similarity of the acts to bribery, especially because they involved abuse of power and the perpetrators were public officials.
Bahaya dan Ancaman Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Perspektif Huku: Analisis Dampak, Sanksi, dan Upaya Penanggulangan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia Hadrian, Endang; Wirawan, Angga Arif; Pamungkas, Bagas Adi; Rizqytha, Cut Rachma; Christian Anggaraksa, Fransiskus Xaverius; Pratama, Jordan Aji; Nisa, Putri Ginatun; Siagian, Raja Abadi; Laksana, Ratu Aulia; Balqis, Siti Maharani; Al Hasan, Wisely Omar
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/6bgekf58

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah serius yang mengancam kesehatan, moral, dan keamanan masyarakat. Dari perspektif hukum, penyalahgunaan narkoba tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi individu, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi ketertiban umum dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahaya dan ancaman penyalahgunaan narkoba serta meninjau sanksi hukum yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga membahas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam menghadapi permasalahan narkoba demi terciptanya masyarakat yang sehat dan aman.
Implementasi Hukum Berkaitan dengan Pernikahan Dini Yang Bersumber dari Undang Undang Dasar 1945 ( UUD 1945) di Indonesia Mulyono, Ismi Sabrina; Khadijah, Nur; Nisa, Putri Ginatun; Arifin, Resty; Iskandar, Octo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang belum mencapai usia dewasa yang ditentukan oleh undang-undang. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan konsekuensi negatif bagi individu yang terlibat, seperti risiko kesehatan, pendidikan terhenti, dan kemiskinan(Lintang Metasari et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implementasi hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini di Indonesia. Dalam konteks hukum, pernikahan dini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mengatur tentang perlindungan anak. Dalam jurnal ini, kita akan mengkaji implementasi hukum terkait dengan pernikahan dini yang bersumber dari UUD 1945 di Indonesia (ANSORI, 2015). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan dini di Indonesia, terutama Undang-Undang Dasar 1945. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi hukum berkaitan dengan pernikahan dini di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Meskipun pernikahan dini dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945, masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti budaya, tradisi, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari pernikahan dini.