Pangestu, Khosim Adhi
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Peran Satintelkam Kepolisian Resor Lima Puluh Kota Dalam Program Deradikalisasi Eks Narapidana Terorisme Pangestu, Khosim Adhi; Madjid, Neni Vesna; Pratama, Bisma Putra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0dycbc97

Abstract

Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Satintelkam Polres 50 Kota dalam program deradikalisasi eks narapidana terorisme adalah mengidentifikasi potensi ancaman, mengawasi narapidana tindak pidana terorisme, serta merancang langkah-langkah rehabilitasi yang sesuai. Program deradikalisasi mencakup pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologis, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Program ini didesain untuk tidak hanya memutus rantai ideologi radikal pada individu, tetapi juga memberikan landasan bagi eks narapidana untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif dan harmonis di masyarakat. Berdasarkan data Satintelkam Polres Lima Puluh Kota tahun 2024, program deradikalisasi mencakup lima komponen utama: konseling psikologis dan agama, pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha, edukasi keluarga, dan forum silaturahmi kebangsaan. Kendala dalam pelaksanaan peran Satintelkam Polres 50 Kota dalam program deradikalisasi eks narapidana terorisme adalah stigma sosial yang melekat pada eks narapidana tindak pidana terorisme. Stigma ini muncul karena ketakutan masyarakat terhadap kemungkinan bahwa eks narapidana masih memiliki koneksi dengan jaringan radikal atau ideologi yang ekstrem. Beberapa narapidana menunjukkan sikap menolak untuk mengikuti sesi konseling atau pelatihan, terutama jika mereka masih memegang teguh ideologi radikal yang mereka anut sebelumnya. Kurangnya koordinasi lintas sektor juga menjadi kendala penting dalam pelaksanaan program ini. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Satintelkam melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, dinas sosial, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat.