Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Ekasakti Journal of law and Justice Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Bisma Putra Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XVIII/2019 TERHADAP HAK SIAR SIARAN GRATIS DI LEMBAGA PENYIARAN Bisma Putra Pratama; Yasirli Amrina
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.283

Abstract

Lembaga penyiaran swasta sebagai pemegang hak terkait dari sebuah konten siaran seringkali mendapati bahwa konten siarannya digunakan oleh pihak lembaga penyiaran berlangganan tanpa izin. Tindakan tersebut dapat merugikan hak ekonomi lembaga penyiaran swasta yang seharusnya diterima oleh pemegang hak terkait sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pengaturan terhadap hak sia
PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN ECOMMERCE Bisma Putra Pratama; Susanti Sembiring
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 2 Januari 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.681 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i2.1525

Abstract

E-commerce is a form of trade that has characteristics separate, namely trade that crosses national borders, does not meet them sellers and buyers, using the internet media. The birth of Information and Electronic Transactions (UU ITE) seems to be a solution to provide protection for consumers. The ITE Law regulates the legal requirements for an e-commerce transaction, regulates rights and obligations, prohibited actions, responsibility, legal protection, legal remedies and dispute resolution in e-commerce transactions. This Research Aims To Know about legal protection and legal remedies for consumers/buyers for losses caused by the Tokopedia Marketplace according to the law Consumer Protection Number 8 of 1999, the type of research the author uses in this research is normative juridical or library research namely examine the applicable legal provisions and the facts that occur in Consumer efforts to overcome losses due to the marketplace. Method Data collection was carried out by means of literature study and through review internet webKeywords: Protection, Consumer, E-Commerce
EFEKTIVITAS PROGRAM QUICK RESPON PATROLI SATSAMAPTA HAYANGKARA TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN Dony Rinaldy; Bisma Putra Pratama
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.399

Abstract

Pelaksanaan Program Quick Respon (Ketanggap Segeraan) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan adalah dengan cepat menerima laporan warga serta segera menuju lokasi kejahatan, berpatroli ditempat rawan terjadi kejahatan serta melakukan kegiatan patroli dialogis. Jadwal Pelaksanaan Patroli Berdasarkan data Jam kerawanan dengan pembagian 2 regu. Ketika berpatroli petugas menyalakan lampu rotator dan sirine, melakukan patroli Dialogis dengan sambang dan penyuluhan. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Quick Respon (Ketanggap Segeraan) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan adalah secara internal, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara keterampilan komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota polisi. Keterbatasan jumlah personil polisi membuat masyarakat merasa kecewa karena pada saat membutuhkan bantuan Polisi sehubungan adanya persoalan kejahatan menunggu kedatangan Polisi yang cukup lama. kendala kedua adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Secara eksternal kendalanya adalah kurangnya Kerjasama dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang kurang dalam menjaga keamanan di wilayah nya. Efektifitas Pelaksanaan Program Quick Respon (Ketanggap Segeraan) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan Terhadap Terjadinya Kejahatan terlihat dari berbagai pencegahan kejahatan yang dilakukan dapat menurunkan tingkat kejahatan secara nyata dan atau menghilangkan rasa takut akan kejahatan. Rasa takut akan kejahatan hilang karena adanya program Quick respon.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE DALAM HAL KETIDAKSESUAIAN PRODUK PADA WEBSITE Bisma Putra Pratama; Susanti Sembiring
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No. 3 Edisi 1 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.841 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1627

Abstract

Today's technology and information makes it easier for consumers to make transactions and buy the desired goods just by looking at e-commerce websites. The use of information systems and transactions today is also accompanied by a negative impact on consumers where the goods received do not match the reality that is on the catalog on the internet, this is not in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, this raises many questions related to responsibility business actors and legal protection for consumers regarding losses in purchasing goods in e-commerce transactions that are not in accordance with the provider's website, there is a gap in the position of consumers and business actors which results in harm to consumers. Based on the background of the problems above, the formulation of the problem in this study includes, How is legal protection for consumers in online buying and selling agreements via the internet (E-Commerce) in Indonesia and Legal remedies taken by consumers if they experience losses. This type of research is library research, meaning a study by reviewing books related to this research that come from libraries or the Internet. The research method used in writing this research is library research which is normative juridical. Normative juridical means statutory regulations and norms that apply in society or also those concerning customs that apply in society. In legal research, there is an approach, namely the approach, namely the statutory approach and the conceptual approach. With this approach, researchers will get information from various aspects regarding the issue being tried to find an answer. it's a loss. The results of this discussion found that legal protection for consumers who use e-commerce transactions in the event of a loss is regulated in the provisions of the Civil Code, Law Number 8 of 1999, and Law Number 11 of 2008. However, the regulations in Indonesia has not been able to specifically accommodate legal protection for consumers who use e-commerce transactions, so it is hoped that the Law on Consumer Protection and the Electronic Transaction Information Law will accommodate more legal protection for consumers who use e-commerce transactions. In Indonesia, there are two legal remedies that consumers can take if they suffer losses in online trading transactions, namely by court or out of court (consultation, negotiation, mediation, or expert judgment) according to the agreement of each party.Keywords: Consumer Protection, E-Commerce, Product.
PENERAPAN TAKTIK DAN TEKNIK INTEROGASI PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH PENYIDIK SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI Bisma Putra Pratama; Mario Putra Suwito
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.310

Abstract

Penerapan taktik dan teknik interogasi pada penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Penyidik Satreskrim Polres Kuantan Singingi, yaitu dengan taktik dan teknik memberikan pertanyaan yang sifatnya menjebak, tersangka disuruh menjelaskan mengenai kegiatan tersangka sebelum terjadinya peristiwa, ketika dan setelah peristiwa itu terjadi, dan terakhir mempertemukan tersangka yang satu dengan tersangka yang lain. Kedua, kendala-kendala yang ditemui Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu: 1) Keterangan tersangka berbelit-belit dan bahkan terkesan berubah-ubah; 2) Tersangka sering berbohong; 3) Tersangka tidak mau menjawab pertanyaan Penyidik dan bahkan tersangka tidak mau mengakui apa yang telah dilakukannya. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dengan cara yaitu: a) Menunjukkan alat bukti yang ditemukan Penyidik kepada tersangka; b) Membuat tersangka merasa diperhatikan sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban; c) Mengutarakan keterangan dari saksi-saksi yang telah dimintai keterangan sebelumnya dan disertai beberapa alat bukti.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PIMPINAN ANGGOTA DPRD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fitriati Fitriati; Bisma Putra Pratama; Azhamu Suwaril
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.514

Abstract

The formulation of criminal acts of corruption is set forth in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Judge's Considerations in Sentence Decisions Against the Leaders of DPRD Members Perpetrating Corruption Crimes in Decision Number 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Decision Number 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Juridically based on the indictment, evidence, the demands and beliefs of the Judge, the Defendant's actions fulfill the elements contained in Article 3 of Law Number 20 of 2001 Juncto Article 55 of the Criminal Code, namely the act of abuse of authority to benefit oneself and or other people which results in losses to the state which are carried out jointly. While non-juridical considerations are burdensome considerations, as the chairman and deputy chairman of the DPRD already know that their actions violate the rules. The mitigating considerations were that the Defendant had returned state financial losses and admitted his actions. Criminal Application in the Sentence Decision Against the Leaders of DPRD Members Perpetrating Corruption Crimes in the Decision is based on Article 3 UUPTPK juncto Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. In Decision Number 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Criminal against the Defendant with imprisonment for 2 (Two) Years and 4 (Four) Months and a fine of Rp. 50,000,000.- (Fifty Million Rupiah). The additional sentence imposed is the obligation to pay replacement money in the amount of IDR 190,014,090.00 (one hundred and ninety million fourteen thousand and ninety rupiah) in decision number 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg the judge sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000.- (Fifty Million Rupiah).
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN TEORI RETRIBUTIF DIKAITKAN DENGAN RASA KEADILAN BAGI KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Mursal Anis; Fitriati Fitriati; Bisma Putra Pratama
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.347

Abstract

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk adalah secara yuridis berdasarkan pada dakwaan tunggal, pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya Penganiayaan. Pertimbangan lain adalah aspek non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa membuat resah pengunjung Salon Kecantikan L’Oase yang saat kejadian berada di dalam Salon tersebut. Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa adalah seorang ibu dari seorang anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang terdakwa selaku seorang Ibu. Pada Putusan Nomor 74/PID.B/2021/PN.Slk secara yuridis adalah menerapkan Pasal 351 KUHP serta pertimbangan menilai kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban. Artinya pertimbangan majelis hakim menimbang kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban sekaligus, namun dalam putusan lain tidak ditemukan bentuk pertimbangan yang sama. Melainkan langsung pertimbangan penjatuhan pidana saja. Penerapan Teori Retributif dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk pada teori retributif yang dimaksud oleh majelis hakim dalam pertimbangan dimaksud adalah teori retributif murni. Pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk. dihubungkan dengan bentuk teori pemidanaan retributif, maka pertimbangan-pertimbangan dimaksud termasuk pada penerapan teori pemidanaan retributif teleologis karena tujuan pemidanaan tersebut selain sebagai retribusi atas kesalahan terdakwa melainkan juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar menjadi masyarakat yang lebih baik dikemudian hari. Majelis hakim juga menerapkan teori pemidanaan retributif terbatas, yaitu hukuman atau pidana yang dijatuhkan tidak harus setara dengan kesalahan yang dilakukan namun juga tidak boleh melebihi batasan kesalahan pelaku.
Sinergitas Peran Kepolisian dan Masyarakat dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kota Padang Winaldo Winaldo; Fitriati Fitriati; Bisma Putra Pratama
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.840

Abstract

Article 115 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) regulates the prohibition of illegal racing. This research is an empirical juridical research. The handling of wild races in the City of Padang by the Padang Traffic Police with synergy between the Padang Traffic Police and the Community in tackling illegal racing in the City of Padang is carried out preventively with community leaders by conducting outreach to schools, in print and electronic media. Making banners on the streets, broadcasting on the radio, social media such as Instagram by involving respected community leaders in the illegal racing area. Patrol activities to create conditions at night with people who carry out patrols at night. Patrols are carried out by walking along streets that have the potential to be used as places for speeding. Supervision at posts that are prone to wild racing with the local community. Repsentially, the synergy with the community is that the community helps officers search for illegal racers. The obstacle in the synergy between the Padang Traffic Police and the community in tackling illegal racing in the city of Padang is that there are still people who do not want to assist police officers in catching and raiding illegal racers. Because the large number of illegal racers who have been caught in cases of illegal racing in the city of Padang is not proportional to the number of police personnel who are on night picket duty. The level of legal awareness of the people of Padang City to comply with traffic rules is very low. Society that is less corporative by becoming spectators of wild racing, there are workshops and motorcycle gangs that provoke teenagers, there is betting (gambling), lack of attention and supervision of parents towards children, lack of facilities and infrastructure, and lack of funds to channel the hobby of racing.
Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Mochammad Ridha; Bisma Putra Pratama
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1245

Abstract

Keadilan Restoratif atau Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia diatur Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta, Keadilan Restoratif telah diterapkan berulang kali. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian ke lapangan yaitu di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh Pertama, penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah memenuhi seluruh syarat formil dan materil penerapan Restorative Justice yang tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terbagi menjadi dua yaitu tindakan Represif dan Preventif.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya Dwi Gusdarnelis; Iyah Faniyah; Bisma Putra Pratama
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.445

Abstract

Asuransi merupakan suatu lembaga yang akan mengambil alih setiap risiko yang mungkin timbul atau dihadapi dimasa yang akan datang. sehingga asuransi memberikan perlindungan terhadap Nasabah. Salah satu permasalahan dalam melakukan asuransi yaitu penolakan klaim polis asuransi yang diajukan oleh Nasabah kepada Perusahaan Asuransi dengan berbagai alasan penolakan yang dilontarkan. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan dapat membantu Nasabah dalam menyelesaikan permasalahan penolakan klaim polis asuransi. Dalam mengatasi penyelesaian sengketa terhadap Nasabah dalam penolakan klaim polis asuransi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum penyelesaian sengketa Nasabah tidak sebatas memfasilitasi perlindungan Nasabah yang menampung dan menjadi lembaga mediasi, tetapi juga menjadi lembaga yang melakukan keberpihakan kepada Nasabah dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian Oleh Perusahaan Asuransi terhadap Nasabahnya yaitu: sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa sehingga dilaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya dan Otoritas Jasa Keuangan sekaligus sebagai pengawas dalam hasil yang dicapai dengan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Kendala-kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa penolakan klaim asuransi kerugian oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya yaitu kendala non Hukum yang mencakup Kendala Internal dan Eksternal antara lain Pengaduan yang disampaikan Nasabah kurang jelas, Bukti Pengaduan berupa dokumen pendukung yang dismpaikan kurang lengkap, Kurangnya informasi yang didapat, Kurangnya pemahaman Nasabah terhadap produk-produk asuransi.
Co-Authors Amrina, Yasirli Anis, Mursal Azhamu Suwaril Azhar, Edi Basrah, Ali Beatrix Benni Dian Nugraha Dony Rinaldy Dwi Gusdarnelis Edisman Febrina, Yuka Ferdi Firdaus Fitriati Fitriati Guntara, Zendra Gusdarnelis, Dwi Ica Santika Iyah Faniyah Iyah Faniyah, Iyah Laurensius Arliman S Mario Putra Suwito Mochammad Ridha Mursal Anis Neni Vesna Madjid Octaris, Hawili Olandha, Rivo Otong Rosadi Pangestu, Khosim Adhi Putra, Randi Eka Ramadhan, Puja Refianos Ridha, Mochammad Rinaldy, Dony Rivo Olandha Santika, Ica Susanti Sembiring Suwaril, Azhamu Suwito, Mario Putra Tuti Klana Smbiring Wahyuni, Putri Sri Wandira, Khintani Zikirillah Winaldo Winaldo Winaldo, Winaldo Yasirli Amrina Yendri, Nofri Yumardi, Arif Zamrinaldi