Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Hukum & Pembangunan
Utami, Deniza Saqina
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Menuju Regulasi Pajak Lingkungan yang Komprehensif: Studi Komparasi Antara Indonesia dan Tiongkok Tanaya, Tanaya; Winarta, Hieronimus Farell; Utami, Deniza Saqina
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 10 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v10i1.821

Abstract

Kerusakan lingkungan yang semakin masif menuntut pendekatan kebijakan yang sistemik dan berbasis prinsip tanggung jawab, salah satunya melalui penerapan Polluter Pay Principles (PPP) atau asas pencemar membayar. Walau telah diakomodasi dalam regulasi, instrumen pajak lingkungan sebagai penerapan PPP menghadapi sejumlah tantangan, yaitu dasar hukumnya yang tersebar dan membingungkan, tidak adanya pollution tax, serta belum diaturnya mekanisme perhitungan pajak karbon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pajak lingkungan di Indonesia, kemudian membandingkannya dengan praktik di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Hasil studi menunjukkan bahwa Tiongkok telah mengatur pajak lingkungan secara komprehensif dan terstruktur dalam satu undang-undang. Kategori pajak lingkungan yang diterapkan juga lebih lengkap dibandingkan Indonesia. Dengan ini, diharapkan temuan ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam merancang regulasi pajak lingkungan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
Problematika Penegakan Kode Etik di DPR RI Putri, Mayda Dewinta; Utami, Deniza Saqina; Sinaga, Gamaliel Basamido; Hasan, Mohammad Ramadhana; Zacharias, Kezia Eliora
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The enforcement of the code of ethics in the House of Representatives (DPR) plays an important role in maintaining the dignity and accountability of the legislative body. However, in practice, this enforcement effort still faces various structural and cultural obstacles. This study aims to analyze the legal framework and mechanisms for enforcing the code of ethics in the DPR, as well as to identify the challenges that hinder its effectiveness. Using a descriptive juridical method, it was found that the Honorary Council of the House (MKD) and the Honorary Board (BK) as internal ethics enforcers are often constrained by political interference, conflicts of interest, and the members’ low sensitivity to social issues. The lack of representation of women and vulnerable groups also weakens ethical oversight. To improve this condition, it is necessary to strengthen the independence of MKD and BK, implement stricter conflict-of-interest regulations, and enhance transparency and public participation. Effective enforcement of the code of ethics is the key to restoring public trust and strengthening the integrity of representative institutions in Indonesia.
Co-Authors Hasan, Mohammad Ramadhana Putri, Mayda Dewinta Sinaga, Gamaliel Basamido Tanaya, Tanaya Winarta, Hieronimus Farell Zacharias, Kezia Eliora