Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Pledoi Law Jurnal
Yandi Wahyudi
Unknown Affiliation
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Resistensi Hukum Komunitas Adat terhadap Proyek Strategis Nasional di Kawasan Hutan Lindung Evy Indriasari; Ahmad Arif Darmawan; Yandi Wahyudi
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 5 No. 2 (2025): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v5i2.4963

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji resistensi hukum yang dilakukan oleh komunitas adat terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan hutan lindung. Dalam konteks pembangunan nasional, berbagai proyek strategis sering kali bersinggungan dengan wilayah adat yang memiliki nilai historis, kultural, dan ekologis yang tinggi. Ketegangan antara kepentingan negara dan hak-hak komunitas adat menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan hak ulayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research), mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan untuk memahami bentuk-bentuk resistensi hukum yang dilakukan oleh komunitas adat, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta implikasi hukumnya terhadap keberlanjutan proyek strategis dan kelestarian lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi hukum komunitas adat merupakan bentuk ekspresi kedaulatan atas wilayah adat yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Terdapat ketimpangan relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat yang tercermin dalam proses perizinan, pengabaian prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta terbatasnya akses terhadap keadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan inklusif serta penguatan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan ekologis dan sosial.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yangmengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polres Jeneponto Yandi Wahyudi; Arybandi; Usman K
Pledoi Law Jurnal Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This study examines criminal liability for motor vehicle drivers whose negligence causes traffic accidents resulting in fatalities, specifically within the jurisdiction of the Jeneponto Police Department. The research employs a normative and empirical juridical approach, analyzing relevant laws and conducting interviews with law enforcement officials. The findings reveal that human error is the leading cause of traffic accidents. Legal provisions such as Article 359 of the Indonesian Criminal Code and Articles 310 and 311 of Law No. 22 of 2009 serve as the legal basis for imposing sanctions. However, despite the clarity of the regulations, the enforcement of criminal law often encounters evidentiary challenges and fails to provide a strong deterrent effect. Therefore, there is a need to evaluate the effectiveness of law enforcement and to promote public awareness to improve traffic discipline. ABSTRAK: Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa, khususnya di wilayah hukum Polres Jeneponto. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama kecelakaan, dan Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 dan 311 UU No. 22 Tahun 2009 menjadi dasar hukum dalam menentukan sanksi terhadap pelaku. Namun, meskipun regulasi sudah jelas, penerapan hukum pidana sering kali menghadapi kendala pembuktian serta tidak memberikan efek jera yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan hukum serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas.
Tinjauan Yuridis Eigen Rechting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 1867/Pid.B/2020/PN Mks) Sitti Harlina; Yandi Wahyudi; Jumahir fitra ramadan kahar
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This research aims to find out how material criminal law is applied to eigen rechting perpetrators. Study the decision "Number 1867/Pid.B/2020/PN.Mks" and to find out the considerations in imposing sanctions on eigen rechting perpetrators. Study of the decision "Number 1867/Pid.B/2020/PN.Mks". This research is a type of Normative Juridical legal research, using a qualitative literature approach, namely in the form of in-depth interpretation of legal materials as is common in normative legal research. The results of the research show (1) The application of material punishment to the crime of Eigen Rechting committed by the defendant Muh Fadil Anugrah Alias Adil has fulfilled the elements contained in article 170 paragraph (1), namely the element of Whoever, Overtly and with force Jointly using violence against people or things. (2) The judge's legal consideration in deposing criminal witnesses against the perpetrator of the eigen rechting carried out by the defendant Muh Fadil Anugrah Alias Adil was that the defendant was legally and convincingly proven guilty "of openly and with joint force using violence against people".   ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku eigen rechting. Studi putusan “Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks” dan Untuk mengetahui pertimbangan  dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku eigen rechting. Studi putusan “Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks”. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan kepustakaan yang bersifat kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan pidana materil terhadap tindak pidana Eigen Rechting yang dilakukan oleh terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 ayat (1), yaitu unsur Barang Siapa, Secara Terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku eigen rechting yang dilalukan oleh terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil adalah  terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah   “dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”.
Co-Authors Ahmad Arif Darmawan Arybandi Evy Indriasari Harlina, Sitti Jumahir fitra ramadan kahar Usman K