Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Hukum Pidana Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Narkotika Alfiandi Wisudawansyah Nasution
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.2212

Abstract

Pembahasan tesis ini tentang suatu analisis perihal keterlibatan anak dalam peredaran narkotika dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN. LBP. Adapun permasalahan bagaimana pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika menurut undang-undang di Indonesia, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP dan bagaimana penanganan terhadap anak yang terlibat peredaran narkotika menurut sistem peradilan anak.Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang keterlibatan anak dalam peredaran narkotika. Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (das Sollen) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penanganan keterlibatan anak dalam peredaran narkotika. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika menurut undang-undang di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai latar belakang undang-undang yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan narkotika. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana narkotika dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkotika. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP adalah berupa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum serta terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan terdakwa dan status pelaku adalah anak. Penanganan terhadap anak yang terlibat peredaran narkotika menurut sistem peradilan anak dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan status pelaku pengedar narkotika adalah anak serta memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak.
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN HAM AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN Ismail, Ismail; Syafrizal, Syafrizal; Manurung, Abdul Azis; Sofian, Sofian; Nasution, Alfiandi Wisudawansyah
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 19, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v19i2.6956

Abstract

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi Nasution, Alfiandi Wisudawansyah
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1862

Abstract

ABSTRAK Perdagangan orang merupakan tindak pidana serius yang mengancam martabat manusia dan melanggar hak asasi yang paling fundamental. Meskipun berbagai instrumen hukum nasional dan internasional telah mengatur larangan serta mekanisme penanggulangan kejahatan ini, praktik perdagangan orang masih marak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif kriminologi, khususnya terkait faktor penyebab, pola kejahatan, dan respons aparat penegak hukum. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan gambaran empiris sekaligus kontribusi akademik bagi pengembangan strategi penanggulangan perdagangan orang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, serta dokumentasi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat terhadap modus kejahatan, dan lemahnya perlindungan korban. Dari sisi kriminologi, faktor ekonomi, kondisi sosial, lemahnya kontrol sosial, serta keterlibatan jaringan kriminal terorganisir menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal, sehingga diperlukan strategi komprehensif. Disarankan adanya pendekatan multidisipliner, peningkatan kapasitas aparat, serta peran aktif masyarakat untuk memperkuat pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Orang, Kriminologi, Kejahatan Terorganisir, Korban.