This Author published in this journals
All Journal Ilmu dan Budaya
Endrina Kartini Mendrofa, Definitif
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PASCA OTONOMI DAERAH Oci, Yohanes; , Efriza; Endrina Kartini Mendrofa, Definitif
Ilmu dan Budaya Vol. 46 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the function and role of the Regional People's Representative Council (DPRD) within the framework of regional autonomy, which began to be implemented during the reform era. Using a qualitative approach, this article employs a literature review method to analyze how the DPRD, as a regional legislative body, can realize the objectives of regional autonomy, namely improving local community welfare and accelerating development. The discussion results indicate that as a legislative institution at the regional level, the DPRD plays a crucial role in ensuring that regional policies align with the needs of the community and in supporting the effectiveness of local government implementation. Therefore, strengthening institutional capacity and improving the quality of DPRD members are strategic steps in supporting democratic and participatory local governance. Abstrak Artikel ini merupakan telaah terhadap fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka otonomi daerah yang mulai diterapkan pada masa reformasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengkaji DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mempercepat pembangunan. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan daerah sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota DPRD menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.