Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kybernan Ilmu dan Budaya Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Oci, Yohanes
Unknown Affiliation
Arts Humanities Energy Engineering Social Sciences Transportation Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Perihal Mekanisme Dan Proses Pemilihan Ketua Organisasi Kesiswaan Yang Berazaskan Demokrasi Dan Nilai-Nilai Islam Anwar, Aep Saepul; Al-Ra’zie, Zakaria Habib; Wahyudi, Heru; Oci, Yohanes
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.319 KB)

Abstract

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa terkait dalam hal system pemilihan ketua organisasi kesiswaan yang berazaskan demokrasi dan nilai-nilai keislam,an di SMK Pasundan 1 Kota Serang. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana melakukan observasi dengan mengunjungi SMK Pasundan 1 Kota Serang yang beralokasi di Jl. Raya Jakarta Km. 03 Pakupatan Kota Serang-Banten dan memberikan pembinaan mulai pada tanggal  23-25 Nopember 2022. Pembinaan  ini bertujuan agar  generasi muda yang rata-rata masih usia sekolah dapat memahami pentingnya pemilihan seorang pemimpin baik dalam pandangan negara maupun agama. Pemilihan ketua organisasi dapat dilakukan secara demokrasi yang tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman. Sebab pendidikan demokrasi sebuah keniscayaan bagi institusi pendidikan untuk menumbuhkan rasa cinta budaya dan nilai-nilai luhur demokrasi kepada peserta didik.  Melalui pembelajaran Agama Islam tidak terlepas dari ayat kauniyah dan quraniyah  yang membahas begitu pentingnya sistem pemilihan atau pengangkatan seorang pemimpin, maka demokrasi dalam perspektif Islam tidak terlepas dari prinsip dan nilai-nilai budaya demokrasi menuju demokrasi deliberatif. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya  keilmuan dan pemahaman siswa SMK Pasundan 1 Kota Serang, khususnya di bidang keorganisasian kesiswaan dalam hal penyuluhan perihal sistem dan proses pemilihan ketua orgaanisasi yang berdasarkan pada demokrasi dan nilai-nilai keislaman. Ilmu yang diperoleh pada kegiatan ini diharapkan mampu memberikan semangat dalam menyampaikan pengetahuan dan memberikan motivasi serta berkontribusi bagi siswa di lingkungan sekolah, masyarakat maupun negara.
Penguatan Karakter Pelajar Melalui Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Kebangsaan Di Smas Darurrohman Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten Oci, Yohanes; Wahyudi, Heru; Al-Ra’zie, Zakaria Habib
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai warga negara yang baik diwajibkan patuh dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika, warga negara diharapkan agar mampu bersikap baik yang mencerminkan Pancasila atau kepribadian yang penuh tanggung jawab serta bertindak demokratis. Termasuk didalamnya bagi para peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa. Sebagai lembaga akademik, Program Studi Adminstrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sutomo memiliki tanggungjawab untuk meneruskan, merawat dan menyosialisasikan gagasan 4 pilar sebagai tonggak kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk sosialisasi 4 pilar kepada seluruh peserta didik di lembaga pendidikan SMA Darurrahman Walantaka, Kota Serang. Tahap kegiatan oleh tim PKM diantaranya 1)Ketua dan anggota tim melakukan rapat baik secara daring maupun luring untuk mendiskusikan tema Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), 2) Melakukan survey ke SMA Darurrahman Walantaka Kota Serang serta mengurus iin dan menentukan tempat kegiatan dan waktu pelaksanaannya, 3) berdiskusi dengan mitra dan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Darurrahman Walantaka Kota Serang. 4) menyiapkan kelengkapan kegiatan seperti spanduk kegiatan serta kesiapan administrasi dan perlengkapan protokol kesehatan, 5) tim pengabdian melaksanakan pengabdian. Metode sosialisasi yang dilakikan berupa ceramah dan dilanjutkan tanya jawab narasumber dengan peserta siswa-siswi SMA Darurrahman. Hasil PKM yang didapatkan antara lain siswa-siswi memiliki pemahaman tentang pentingnya pengetahuan tentang 4 pilar kebangsaan untuk mengokohkan kepribadian anak bangsa, hal tersebut terlihat dari antusiasme peserta dalam tanya-jawab dengan narasumber.
LOCAL GOVERNMENT IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 23 OF 2014 Oci, Yohanes; Dinanti, Ratu Yasmin Adara; Nabila, Bela
KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 15 No 2 (2024): Jurnal Kybernan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/kybernan.v15i2.10489

Abstract

Regional autonomy was born with consideration of the progress of economic development in the region and as a form of implementation of Article 18 of the 1945 Constitution which requires the formation of regional governments. Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government as the legal umbrella for the implementation of regional government. In this law, several substances relate to the authority of regional heads, DPRD, and the relationship between these two institutions in administering government. The law also emphasizes the classification of regional government affairs. The classification of regional government affairs emphasizes that it is related to the obligations and direction of regional governments in running government. In this classification, there are government affairs. Absolute, concurrent government affairs, and general government affairs. Absolute government affairs cannot be given to regional governments, while concurrent government affairs are the underlying affairs in the implementation of regional government. This research is more about studying aspects of the implementation of Law No. 23 of 2014 with the urgency of regional development. The complexity of regional problems and the opportunities and challenges faced by each region are not the same, so the presence of regional governments that understand the roots of the problems that occur and the opportunities that exist becomes a study point in selected aspects of government affairs that refer to aspects of the opportunities and challenges that are currently or will be faced by the government area. With these considerations, the formulation in this research is related to the meaning of regional government and the perspective of the birth of Law No. 23 of 2014 in terms of the orientation of increasing or progressing regional development. Regions are the basis for national development because these problems must be addressed from the source where they occur, namely by using a bottom-up development pattern approach in addition to top-down in the policy-making process. The ability to understand the symptoms of government that are occurring and the ability to analyze policies must be used as a basis for regional development progress which will later be outlined in regional government policies or programs through the RPJPD, RPJMD, and RKPD. This research uses a literature review methodology, namely by examining various kinds of regulations that are the basis for the formation of regional governments, laws regarding regional government, and academic texts from Law No. 23 of 2014.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PASCA OTONOMI DAERAH Oci, Yohanes; , Efriza; Endrina Kartini Mendrofa, Definitif
Ilmu dan Budaya Vol. 46 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the function and role of the Regional People's Representative Council (DPRD) within the framework of regional autonomy, which began to be implemented during the reform era. Using a qualitative approach, this article employs a literature review method to analyze how the DPRD, as a regional legislative body, can realize the objectives of regional autonomy, namely improving local community welfare and accelerating development. The discussion results indicate that as a legislative institution at the regional level, the DPRD plays a crucial role in ensuring that regional policies align with the needs of the community and in supporting the effectiveness of local government implementation. Therefore, strengthening institutional capacity and improving the quality of DPRD members are strategic steps in supporting democratic and participatory local governance. Abstrak Artikel ini merupakan telaah terhadap fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka otonomi daerah yang mulai diterapkan pada masa reformasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengkaji DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mempercepat pembangunan. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan daerah sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota DPRD menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.
Co-Authors , Efriza Anwar, Aep Saepul Dinanti, Ratu Yasmin Adara Endrina Kartini Mendrofa, Definitif Nabila, Bela Veithzal Rivai Zainal Zakaria Habib Al-Ra’zie