Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Panorama Hukum
Woro Murdiati , Caritas
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum dan Sosial Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Sektor Pertambangan Studi atas Pasal 83A Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tandori, Tandori; Woro Murdiati , Caritas
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i1.12122

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memperkenalkan ketentuan baru berupa Pasal 83A yang memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan yuridis dan sosiologis, terutama terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum pertambangan, seperti transparansi, persaingan usaha sehat, dan akuntabilitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup keabsahan hukum Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024, potensi disharmoni regulatif dengan UU Minerba, serta dampak sosial dan lingkungan dari keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode analisis perundang-undangan, perbandingan hukum, pendekatan konseptual, dan studi kasus dari literatur sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan tersebut memiliki dasar delegasi dalam UU Cipta Kerja, implementasinya berisiko menciptakan distorsi tata kelola sumber daya, pelanggaran prinsip nondiskriminasi, dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut memerlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci, sistem pengawasan berlapis, serta evaluasi kapasitas manajerial badan usaha ormas. Implikasinya, tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan afirmatif ini dapat merusak prinsip keadilan dan integritas tata kelola pertambangan nasional.
Co-Authors Tandori, Tandori