Hartatik Efendi
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGELOLAAN JALAN TRANS - KALIMANTAN SEBAGAI BARANG PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Hartatik Efendi; Dede Sri Kartini
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.544

Abstract

Jalan Trans-Kalimantan merupakan salah satu infrastruktur strategis nasional yang memiliki peran vital sebagai barang publik, khususnya dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur utama transportasi antarwilayah, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik dan sosial. Keberadaannya sangat penting dalam memperkuat integrasi wilayah dan mendorong pembangunan ekonomi yang merata, terutama di daerah-daerah perbatasan dan terpencil. Dalam konteks manajemen sektor publik, Jalan Trans-Kalimantan menjadi contoh nyata bagaimana infrastruktur publik harus dikelola dengan pendekatan tata kelola yang baik (good governance), mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran strategis Jalan Trans-Kalimantan dari sudut pandang pelayanan publik dan pembangunan wilayah, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Kajian penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis dokumen sekunder, ditemukan sejumlah permasalahan utama, seperti tingginya tingkat kerusakan jalan akibat kendaraan over dimension and over load (ODOL), keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta lemahnya koordinasi antar instansi dan level pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola yang berbasis prinsip good governance sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi jalan ini sebagai infrastruktur publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan wilayah.