Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Sawala : Jurnal Administrasi Negara Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Jurnal Politikom Indonesiana Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin IPSSJ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Dede Sri Kartini
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
KAPITALISME PEDESAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan; Neneng Yani Yuningsih
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.003 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12636

Abstract

AGENDA SETTING DALAM PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Maman Maman; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11851

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pemekaran di KabupatenBandung yaitu lahirnya Kabupaten Bandung Barat melalui Undang-Undang nomor12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, dimana proseslahirnya Kabupaten Bandung Barat tak lepas dari proses politik dan juga isusubjektif yang senantiasa mewarnai proses pemekaran. Isu subjektif berupakepentingan elit politik, pemilik modal dan juga birokrasi senantiasa menjadi isuyang bergulir selama pemekaran ini terjadi dan lebih menarik dibanding isu objektifpemekaran itu sendiri. Dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung Baratpada tahun 2007, terdapat agenda setting yang dilakukan oleh beberapa aktor yangterlibat dalam proses pembentukannya. Aktor tersebut bukan hanya aktorpemerintah saja, namun juga melibatkan aktor LSM, pengusaha, media dan jugamasyarakat pada umumnya yang memiliki kepentingan dalam pemekaran ini. Isusubjektif seperti kepentingan kekuasaan dan juga birokrasi tentu ada dalam prosespemekaran dan menambah dinamika dalam proses pemekaran
REKRUITMEN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI GERINDRA Dede Sri Kartini
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11802

Abstract

Saat ini rekruitmen bakal calon Kepala Daerah  yang dilakukan partai terkesan tidak memiliki proses yang jelas, cara memilih calon sampai menjadi kandidat yang diusung oleh partai serta proses nominasi selama ini tidak diketahui oleh publik. Gerindra dipilih karena menurut penulis partai ini relatif terbuka terhadap media, contohnya penulis dapat mengamati melalui surat kabar lokal perkembangan bakal calon Walikota Cimahi pada tahun 2012. Atas dasar ini penulis berasumsi ada kemungkinan Gerindra adalah partai yang lebih demokratis dalam rekruitmen calon Kepala Daerah dibanding partai lainnya. Namun setelah mempelajari dokumendokumen seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART),  proses rekruitmen, secara eksplisit,  yang diatur secara institusional dan hierarki kepartaian, DPC dan DPD hanyalah pada bagian penentuan bakal calon  saja, artinya DPC dan DPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penentuan calon Kepala Daerah, karena itu wewenang Ketua Dewan Pembina yang merangkap Ketua Badan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah. Rekruitmen  calon Kepala Daerah masih tersentralisasi di kedua lembaga tersebut. Partai sebagai representasi demokrasi, ternyata lembaga ini enggan untuk mempraktekan demokrasi. Sumber daya politik yang “inherent” dengan sumber daya ekonomi, masih tersentralisasi di DPP. Hal ini terjadi karena bila kewenangan rekruitmen calon kepala daerah diserahkan kepada DPD dan DPC, maka DPP akan kehilangan sumber keuangan dan sumber kekuasaan partai
KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011—2015) Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan; Iyep Saefulrahman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11842

Abstract

Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnya
Goverment Management Transformation in Bandung Regency West Java, Indonesia (A Study at Department of Education and Culture) Dede Sri Kartini
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 43 No 1 (2017)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.004 KB) | DOI: 10.33701/jipwp.v43i1.66

Abstract

Transformation is a transtition process from a certain period to the next phase, which happens due to the presence of innovation or alteration, wheter in structural or prosedural aspects, planned or unplanned. “ Basically, transformation is a continous process. It includes reframing, resructuring, revitalization and renewal. Bandung regency had held regional general elections (Pilkada) in 2015, and already transformed its goverment management, Eventough the Regent himself, as incumbent usually faces difficulties to implement transformation inside his burreucracy system. By using qualitative and descriptive method, the researcers had interviewed the Regent of Bandung, Chief of Bappeda (Regional Development Planning Agency), Chief of Department of Education and Non Govermental Organizations in Education sector. The result of this research described that in reframing aspects, the education system have been altering from the current progress, not only depended on Startegic Planning , but also acomodated new ideas to encourage the success of educational programs. Meanwhile, for recruiting aspects, the goverments found difficulties since the regulations  from the National Goverment was not suitable within the needs in Bandung Regency. The revitalization aspects cannot be implemented yet, eventhough the Chief of Educations has already figure up the problem, such as the importance in buid Vocational School in Agriculture and Animal Husbandry. For renewal aspects, the goverment established “Edu Share” to socialize , facilitate and distribute scholarsips , and Doctorates Forum in Bandung Regency. Eventough the institutions is build outside the autority of Department of Education. The researchers concluded that , the shape of transformation in goverment management, especially in educational aspect has been dominated by the rules, whom did not able to adapt into the surrounding area, especially in Bandung Regency. Based on this condition, it is highly recommended, for the Chief of Education to be able to create activites which is consistent with the current rules, but also be able to satisfy the needs of society.Keywords: Reframing, Restructuring, Revitalizations, Renewal
Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pengembangan Kawasan Wisata Geopark Ciletuh Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi Mochamad Fattahidayah Dinata; Muradi Muradi; Dede Sri Kartini
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1026.652 KB) | DOI: 10.35706/jpi.v3i2.1663

Abstract

The present study discusses the communication process conducted by the Provincial Government of West Java with the citizens of Ciletuh, Palabuhanratu in supporting the development undergone in the Geopark tourism area. The study uses qualitative method with descriptive approach. The theory consulted for the purpose of the study is that of Public Relation in six steps, namely: identifying the problem, determining the target, determining the public, planning the program, executing the program and evaluating the results. The findings indicate that the communication between the government and the its people is less effective due to the presence of disbelief between the communicators and interlocutors (people), the less-distributed information, and the non-cooperativeattitude of the village government when conducting advanced socialization. Therefore, the occuring communication has not well improved the informative and motivative target of the public.Keywords: Governmental communication, public relation, tourism area development
Public Services Analysis in Manufacturing E-KTP Didistrict Population and Civil Registration Officeprophet of 2021 – 2022 Octofianus Karubaba; Dede Sri Kartini; Widya Setiabudi Sumadinata
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 4 (2022): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i4.7241

Abstract

The purpose of this study (1) is to find out the process of Public Service in Making E-KTP at the Department of Population and Civil Registration of Nabire Regency in 2021-2022. The result is that public services in making E-KTP at the Nabire Regency Population and Civil Registration Office in 2021-2022 have not been maximized in the tangible dimension, because technical implementation has experienced several problems such as: slow application response, unavailability of blanks, takes a long time, damaged equipment. recorders, officers have not carried out their work thoroughly and on time, slow service, lack of employees, and dependence on server networks. In the dimension of reliability, Disdukcapil officers serve as well as expertise in operating and overcoming problems with assistive devices, which are very good and supported by clear service standards. In the responsiveness dimension, the Disdukcapil of Nabire Regency provides the response that the community needs quickly and responsively. In the assurance dimension, the Disdukcapil of Nabire Regency provides a guarantee of service time with certainty of service time and certainty of getting good service. While on the empathy dimension, the Disdukcapil officer of Nabire Regency puts the interests of the applicant first, being friendly and polite and not discriminatory by applying the 5S culture, namely Smile, Greeting, Greet, Polite and Courteous in the e-KTP service process.
ANALISIS DESKRIPSI DAN STANDARISASI PERATURAN DESA MAJASARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN TKI ASAL DESA MAJASARI TAHUN 2018 – 2020 Nidaul Muthmainnah; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i2.1083

Abstract

Pemdes Majasari has Village Regulation No. 3 of 2012 concerning the protection of PMI from Majasari Village which aims to provide legal protection and minimize cases experienced by PMI and PMI candidates. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The result of this research is that there are still conditions in the field where it is not in accordance with what is stated in the village regulation.
Government Supervision in The Management of School Operational Assistance Fund in Singkawang City Agus Satriawan; Dede Sri Kartini; Antik Bintari
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1388

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of monitoring the management of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah/BOS Funds in Indonesian) funds in Singkawang City. The main focus of this research is to measure the success of supervision based on three indicators proposed by Arifin Abdul Rachman: increasing discipline and achieving task implementation targets, reducing abuse of authority, and minimizing errors in task implementation. This study employs a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews with various informants, including school principals, treasurers, auditors, and the community. The findings reveal that the monitoring of BOS fund management in Singkawang City has been relatively effective, with several significant insights. The first indicator indicates that most schools have prepared their School Activity and Budget Plan in compliance with regulations, although challenges remain in budget implementation and reporting delays. For the second indicator, no significant abuse of authority was identified, but there are still weaknesses in technical understanding, particularly regarding taxation. The third indicator highlights that administrative errors, such as asset recording and tax reporting, remain key challenges. Initiatives like the BOS Fund Clinic organized by the Inspectorate are seen as positive steps to address these issues. This study recommends enhancing technical training for school principals and treasurers, strengthening monitoring capacity through system digitization, and increasing community participation in supervision to foster better transparency and accountability. These measures are expected to optimize the management of BOS funds in supporting improvements in education quality.
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN POPULATION ADMINISTRATION AND LICENSING SERVICES IN REMOTE AREAS: AN EVALUATION OF SUCCESSES AND CONSTRAINTS Regina Argianti; Dede Sri Kartini
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 13 No. 1 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v.13.i1.rb66ds13

Abstract

The implementation of e-government has become a global trend to enhance the efficiency, transparency, and accessibility of public services. In Indonesia, e-government is governed by the Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), emphasizing the digital transformation of public services, including population administration and licensing. This study aims to evaluate the success and challenges of e-government implementation in remote areas, focusing on the infrastructure, human resource capacity, and public adoption. The research utilizes a systematic literature review (SLR) methodology to synthesize findings from relevant studies over the past decade. The results indicate that while e-government has improved efficiency and transparency in many regions, significant challenges persist, such as limited infrastructure, low digital literacy, and insufficient training for public officials. These findings emphasize the need for comprehensive strategies to address these challenges, including strengthening digital literacy, equitable infrastructure development, and increasing public awareness of e-government benefits. This study provides a framework for improving the effectiveness and inclusivity of e-government in remote areas of Indonesia.
Co-Authors Aditya Ramdhani Agus Satriawan Ahsan Syamil R Anggita Puspa Nirwana Antik Bintari Denissa Angela Sihombing Farida Hanifah Gandina Suciyani Fitria H Hartatik Efendi Iqmal Maulana Z Ivan Darmawan Iyep Saefulrahman Lukman Hakim Maghfiroh, Hani Maman Maman Mochamad Fattahidayah Dinata Muradi - Neneng Yani Yuningsih Nidaul Muthmainnah Octofianus Karubaba Rahman Mulyawan Regina Argianti Suci Azizah Febriyani Tiara Sukmana Putri Utang Suwaryo Widya Setiabudi Sumadinata Yilmaz Omar S Zahran Fauzi H