<![CDATA[Penelitian ini mengkaji relevansi Pasal 199 dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra, sebuah teks hukum Hindu dari masa Kerajaan Majapahit, terhadap pengaturan hukum perzinahan dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini. Pasal tersebut secara tegas mengatur perzinahan (parādara) sebagai pelanggaran berat terhadap moral, kesucian perkawinan, dan kehormatan perempuan, serta mengenakan sanksi tegas guna menjaga ketertiban sosial dan keseimbangan spiritual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam hukum Hindu kuno masih relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional modern, khususnya terkait perlindungan terhadap institusi keluarga dan kesusilaan publik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif-deskriptif, didukung pendekatan historis dan hermeneutika hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer (naskah Kitab Kutaramanawa dan peraturan perundang-undangan Indonesia) serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara hukum tradisional dan hukum positif, keduanya memiliki kesamaan substansial dalam menekankan pentingnya kesetiaan, perlindungan terhadap perempuan, dan harmoni sosial. Kesimpulannya, nilai-nilai hukum adat seperti yang tercermin dalam Pasal 199 dapat memperkaya pembaruan hukum pidana Indonesia agar lebih berakar pada kearifan lokal dan mampu menjawab tantangan moral masyarakat modern.]]>
