<![CDATA[Perceraian seringkali menimbulkan dampak signifikan terhadap anak, terutama dalam hal pemenuhan hak nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah meskipun ikatan pernikahan telah berakhir. Dalam praktiknya, banyak mantan suami yang lalai atau sengaja menghindari kewajiban tersebut, menyebabkan anak kehilangan hak-hak dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyitaan terhadap harta benda milik mantan suami sebagai bentuk jaminan atas nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan harta benda mantan suami dapat dilakukan sebagai bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme eksekusi ini mencakup penyitaan aset bergerak dan tidak bergerak, kemudian dilanjutkan dengan penjualan melalui lelang untuk memenuhi kewajiban nafkah anak. Namun, terdapat pengecualian terhadap aset yang menjadi alat utama mata pencaharian mantan suami. Proses ini wajib diawali dengan pemberian peringatan (aanmaning) sebelum sita eksekusi dilakukan. Kesimpulannya, sita eksekusi merupakan solusi hukum yang efektif untuk menjamin hak nafkah anak, terutama ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban secara sukarela. Penegakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas keadilan dalam sistem hukum Indonesia.]]>
