Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Akibat Sampah Abdullah, Reza; Purba, Gilbert; Alegra, Vincent Mayer; Ismelina F R, Mella
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6418

Abstract

Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting, namun pencemaran sungai di Indonesia terus meningkat dan mengancam kelestarian lingkungan serta kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan dalam menanggulangi kerusakan sungai akibat sampah, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur terhadap berbagai sumber ilmiah terkait penerapan hukum administrasi lingkungan di Indonesia selama lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada dan komprehensif, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi kendala serius seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurang tegas menyebabkan pencemaran sungai terus berlanjut tanpa efek jera bagi pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan sungai yang lebih berkelanjutan dan bersih.
Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Akibat Sampah Abdullah, Reza; Purba, Gilbert; Alegra, Vincent Mayer; Ismelina F R, Mella
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6418

Abstract

Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting, namun pencemaran sungai di Indonesia terus meningkat dan mengancam kelestarian lingkungan serta kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan dalam menanggulangi kerusakan sungai akibat sampah, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur terhadap berbagai sumber ilmiah terkait penerapan hukum administrasi lingkungan di Indonesia selama lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada dan komprehensif, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi kendala serius seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurang tegas menyebabkan pencemaran sungai terus berlanjut tanpa efek jera bagi pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan sungai yang lebih berkelanjutan dan bersih.
Public View as an Aggravating Factor in Joint Violence According to Article 170 Paragraph (2) of the Criminal Code: Vis Publica Sebagai Pertimbangan Pemberat Pidana dalam Kekerasan Bersama Menurut Pasal 170 Ayat (2) KUHP Purba, Gilbert; Rahaditya, Rahaditya
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 21 No. 1 (2026): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v21i1.1411

Abstract

General Background: Violence committed collectively poses broader social risks because it disrupts public order and triggers wider societal anxiety. Specific Background: In Indonesian criminal law, vis publica in Pasal 170 KUHP functions as a key qualifier distinguishing ordinary assault from public-order crimes, yet its judicial interpretation remains inconsistent. Knowledge Gap: Existing scholarship has not clarified how vis publica should operate as a basis for sentencing aggravation under Pasal 170 ayat (2) KUHP, nor how judges should evaluate its causal relevance to social disturbance. Aims: This study analyzes the juridical status of vis publica as a judicial consideration in imposing aggravated penalties for collective violence. Results: Findings show that vis publica acts as a legal threshold for classifying the offense as a public-order crime, but it only justifies aggravated sentencing when judges demonstrate its concrete contribution to expanding social harm. Novelty: This research formulates a structured reasoning model requiring judges to link public visibility with measurable disturbance before escalating punishment. Implications: Strengthening doctrinal clarity on vis publica supports proportional sentencing, enhances legal certainty, and improves consistency in judicial decision-making in collective-violence cases. Highlights: Vis publica is the legal threshold that transforms individual assault into a public-order crime. Aggravated sentencing requires a proven causal link between public visibility and expanded social harm. Judicial reasoning must be structured, proportional, and grounded in measurable disturbance. Keywords: Vis Publica, Pasal 170 KUHP, Collective Violence, Sentencing Aggravation, Public Order.