Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Peran Guru PAI Dalam Membentuk Karakter Religius dan Moralitas Peserta Didik di Era Digital Murjani
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i2.7115

Abstract

This article is about the role of teachers in shaping students' religious characteristics and morality in the digital era. The digital era brings new challenges in the formation of students' religious character and morality, it requires Islamic Religious Education teachers to adapt and develop innovative strategies. This study aims to analyse the role, strategies, as well as evaluation and development of PAI teachers in shaping learners' religious character in the digital era. This article uses the literature study method to identify and analyse various aspects of challenges, the role of PAI teachers, learning strategies, and evaluation and development methods in the context of religious education and morality in the digital era. The results show that PAI teachers have multifaceted roles as role models, facilitators, mentors, motivators, connectors, filters, and evaluators in religious character building. The discussion leads to the importance of a holistic approach in the formation of religious character and morality in the digital era. PAI teachers need to continuously develop their competence to integrate religious values and morality with the reality of modern technology
SERVICE QUALITY IN ISSUING POLICE CLEARANCE CERTIFICATES (SKCK) AT THE TANJUNG KOTA SECTOR POLICE, TABALONG REGENCY Riski Ripani, Ahmad; Murjani
JAPB Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v8i2.1389

Abstract

Pentingnya pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, khususnya dalam penerbitan SKCK yang menjadi salah satu layanan utama kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualitas pelayanan dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polisi Sektor Tanjung Kota Kabupaten Tabalong. Metode Penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu pengumpulan data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelayanan pembuatan SKCK di Polsek Tanjung Kota, seperti kurangnya informasi dan petunjuk yang jelas mengenai persyaratan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta waktu pelayanan yang belum optimal. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pelayanan, baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas, maupun transparansi prosedur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Polsek Tanjung Kota dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pembuatan SKCK, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik di bidang pelayanan masyarakat. Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, SKCK
THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY ON COMMUNITY SATISFACTION AT THE SULINGAN URBAN VILLAGE OFFICE, MURUNG PUDAK DISTRICT, TABALONG REGENCY Riyadah; Murjani
JAPB Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v8i2.1390

Abstract

Kepuasan masyarakat dapat terwujud apabila standar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau yang diharapkan oleh masyarakat. Tujuan Penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada Kantor Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada Kantor Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu metode survey. Populasi berjumlah 142 orang, dan sampel berjumlah 59 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sampling insidental. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat yang menerima pelayanan pada Kantor Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang berjumlah 59 orang responden dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dan Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu statistik deskriptif, statistik inferensial, uji normalitas, uji t, uji koefisien determinasi dan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Dan besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada kantor Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong adalah sebesar 73,7% dan sisanya sebesar 26,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Masyarakat, Kantor Kelurahan
THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN JANAH JARI VILLAGE, AWANG DISTRICT, EAST BARITO REGENCY Sabantara, Priadi; Murjani
JAPB Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v8i2.1420

Abstract

Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat diperlukan dalam pemerintahan di desa karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja dari pemerintah desa dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan di desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terutama peran dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa di Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini yaitu mengambil informasi dari beberapa informan sebanyak 7 orang. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur belum berperan. Kata Kunci: Peran BPD, Perencanaan, Pembangunan Desa.
Pengelolaan Lahan Rawa untuk Pertanian Berkelanjutan di Tengah Tantangan Perubahan Iklim Global Murjani
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 4 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss4pp799-807

Abstract

Swamplands have an important role as carbon sinks, regulators of the water cycle, and unique ecosystem habitats, but their existence is increasingly threatened by climate change and human activities. This study aims to explore sustainable swampland management strategies to support agriculture in the midst of global climate change challenges. The method used is a literature study, which involves the analysis of a variety of secondary sources, including scientific journals, reports of international organizations, and policy documents. The results show that swamplands can support sustainable agriculture through the application of technologies such as precision irrigation and agroecological management, which are able to increase productivity while maintaining their ecological functions. In addition, land zoning policies and multi-stakeholder collaboration are key to the success of swampland management in various contexts. However, challenges such as land degradation, seawater intrusion, and weak regulations remain major obstacles. This research emphasizes the need for a holistic data-driven approach to face the challenges of climate change and support the sustainability of swamplands in the future.
Reformulasi Desentralisasi Fiskal Untuk Mendorong Tata Kelola Pembangunan Daerah Berkelanjutan: Tantangan Pencegahan Korupsi APBD Gilang Muhammad Mumtaaz; Angga Dwi Ferdiansyah; Murjani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5782

Abstract

Abstract Since entering the Reformation era, Indonesia has entered a new era in the government system, where most of the affairs for basic services that were previously in the hands of the central government are devolved through decentralization policies, which are also referred to as regional autonomy policies. Regional development in the autonomy era provides an opportunity for local governments to innovate by building local growth centers to encourage regional economic growth. In practice, Indonesia adoptsasymmetric decentralization, which in principle can be based on conditions: (1) administrative (management), (2) political, and (3) fiscal. Regarding fiscal decentralization, starting from the regime of Law 25/1999, Law 33/2004, to Law 1/2022, the central role of fiscal decentralization from the beginning aimed to support the financing of devolved affairs, known as the Money Follows Functions principle. The fiscal decentralization policy provides certainty that the devolved affairs can be properly implemented by the Local Government. However, in its empirical dynamics, during the 23 years that regional autonomy has been implemented, at least there are various problems originating from regulations and local governments themselves, which result in inefficiencies in regional spending. Starting from the effect of incumbent spending allocations in regional head elections (pilkada), known as the political budget cycle (PBC) effect; weak local government governance that causes inefficiencies in regional financial management; central and regional budgeting support that has not been optimal in implementation; to the biggest problem, namely the problem of corruption of the Regional Budget by the definitive Regional Head and the ranks of the regional government. This research uses a normative juridical approach method with a statutory approach accompanied by an analytical descriptive case approach. The type of data is secondary data collected and studied using literature studies and analyzed using qualitative analysis methods. The results and discussion of this study conclude, First, it cannot be denied that corruption drastically distorts fiscal decentralization in the regions. It is estimated that about 30 percent of Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) funds evaporate due to corruption, and about 70 percent of them occur in the procurement of government goods and services. the emergence of APBD corruption is weak planning and budgeting. There are several sectors that are vulnerable to potential corruption, especially in expenditures sourced from the Transfer to Regional Funds, Village Funds and Deconcentration Funds, which have implications for the high cost economy. Second, the ideal formulation used to inhibit the potential for corruption in the regions, especially the APBD, includes optimizing the implementation of fraud audits such as investigative audits or corruption audits, creating an internal whistleblowing system for local governments, improving the regional budgeting system, and strengthening the Government Internal Supervisory Apparatus. In terms of encouraging sustainable regional development governance, policy recommendations are needed, including: increasing sustainable public transparency; considering results-based accountability; making extensive use of ICT (Information and Communication Technology); increasing the role of reward and penalty mechanisms; and changing the paradigm from money follows function to money follows program. Keywords: Fiscal Decentralization; Corruption; APBD