Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Proses Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2024/PN Met) Zaini, Zulfi Diane; Silpiani, Yovita
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5950

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa balik nama sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Studi Putusan Nomor:5/Pdt.G/2024/PN Met. Sengketa ini muncul ketika penggugat merasa dirugikan akibat dari tindakan tergugat yang menghalangi proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui studi Pustaka dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab gugatan  meliputi pelaksanaan transaksi yang tidak sesuai prosedur, kerugian yang dialami penggugat akibat tidak terpenuhinya hak yuridis, serta ketidaklengkapan persyaratan administratif. Proses penyelesaian gugatan dilakukan sesuai dengan hukum acara yang melibatkan beberapa tahapan didalamnya. Dalam putusan nya,pengadilan mengabulkan Sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan Turut tergugat untuk melakukan balik nama sertifikat. Penelitian ini menegaskan pentinya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam transaksi tanah untuk mencegah terjadinya sengketa.
Proses Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2024/PN Met) Zaini, Zulfi Diane; Silpiani, Yovita
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5950

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa balik nama sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Studi Putusan Nomor:5/Pdt.G/2024/PN Met. Sengketa ini muncul ketika penggugat merasa dirugikan akibat dari tindakan tergugat yang menghalangi proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui studi Pustaka dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab gugatan  meliputi pelaksanaan transaksi yang tidak sesuai prosedur, kerugian yang dialami penggugat akibat tidak terpenuhinya hak yuridis, serta ketidaklengkapan persyaratan administratif. Proses penyelesaian gugatan dilakukan sesuai dengan hukum acara yang melibatkan beberapa tahapan didalamnya. Dalam putusan nya,pengadilan mengabulkan Sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan Turut tergugat untuk melakukan balik nama sertifikat. Penelitian ini menegaskan pentinya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam transaksi tanah untuk mencegah terjadinya sengketa.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Bandar Lampung Silpiani, Yovita; Tobing, Alvarian L; Wibowo, Sakung; Aprinisa, Aprinisa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7717

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mencari dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT). Serta, (2) mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT). Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hingga kehadiran “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” diharapkan dapat menyediakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)lebih rekognisi. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan perlindungan sementara terhadap Kepolisian, Pengadilan, dan perlindungan korban pada penempatan “rumah persembunyian”. Namun hasil penelitian baik melalui pihak-pihak yang berwenang ataupun informan, menunjukan bahwa bentuk perlindungan terhadap korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman penjara) terhadap pelaku, mesklpun per1indungan sementara dan per1indungan permanen dari pihak-pihak yang berwenang masih luput dari perhatian. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) adalah dominasi gender, masalah ekonomi, trauma masa kecil, poligami dan selingkuh, atau ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga. Kata kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perempuan; Perlindungan Hukum