Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wicarana
Firdaus, Muhammad Yani
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERDAGANGAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN DAN HUKUM INTERNASIONAL Firdaus, Muhammad Yani
WICARANA Vol 4 No 1 (2025): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v3i1.99

Abstract

Sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, Globalisasi menjadi fakta yang tidak dapat dihindari. Setiap negara menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari Globalisasi. Salah satunya adalah semakin tidak bermaknanya batas negara terhadap yang menurut Arjun Apparadurai terhadap kendali arus kebudayaan, media, teknologi, keuangan, dan ideologi. Keluar masuknya hal-hal tersebut juga mendorong mobilitas yang lebih tinggi. Secara langsung pergerakan manusia disebut sebagai migrasi internasional. Migrasi ini menimbulkan resiko salah satunya Human Traffi cking atau perdagantan manusia. Tulisan ini akan mengelaborasikan Human Traffi cking dalam paradigma keimigrasian serta hukum internasional. Dalam konteks Indonesia, akan dilihat fungsi Lembaga pemerintah yang berwenang menjalankan fungsi keimigrasian. Secara praktis, badan pemerintah ini melakukan aktivitas pengawasan terhadap keluar masuknya orang ke wilayah hukum Indonesia. Dengan pendekatan normatif yuridis dan empiris yakni dengan mengelaborasikan setiap pengalaman studi kebijakan dan regulasi. Sebagai hasilnya, permasalahan hukum traffi cking dapat dijelaskan dengan menyandingkan pemahaman akan hukum nasional, internasional dalam sudut pandang keimigrasian sehingga rekomendasi kebijakan ke depan dapat lebih tepat.
KONSTRUKSI HUKUM TINDAKAN ADMINISTRASI KEIMIGRASIAN: STUDI KASUS IMMIGRATOIR, ASYLUM SEEKER DAN REFUGEE Firdaus, Muhammad Yani
WICARANA Vol 4 No 2 (2025): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v4i2.256

Abstract

Indonesia is a country strategically positioned at the crossroads of the world, a fact that has significant implications for global human movement with diverse visions and missions. The dynamics of such global mobility inevitably influence the geopolitical and geostrategic policies of the Government of the Republic of Indonesia, especially given its unique geographical conditions and location at a global intersection. This reality underlies the role of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, particularly the Directorate General of Immigration, which serves as the gatekeeper of national sovereignty. This role is encapsulated in the motto Bhumi Pura Wira Wibawa, meaning the Authoritative Gatekeeper of the State. With this guiding principle, the Directorate General of Immigration bears responsibility not only for delivering quality immigration services but also for enforcing the law, safeguarding state security, and supporting the development of community welfare. One of the key manifestations of this responsibility lies in carrying out measurable and systematic Immigration Administrative Actions. These actions require strong coordination across institutions and active involvement of various elements of society, ensuring that immigration management is both comprehensive and sustainable.
Co-Authors