Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Zavfirah Alya
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
NEPOTISME DALAM JABATAN PUBLIK : PELANGGARAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Tamaaulina Br.Sembiring; Riza Alif Pasha; Zavfirah Alya; Muhammad Fakar Ar-Ridho; Nazwa Salsabila; Sinta Grace Ika Sianturi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik nepotisme dalam pengangkatan jabatan publik merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan meritokrasi. Topik ini penting untuk dikaji karena masih maraknya nepotisme di lingkungan birokrasi Indonesia, yang secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik dan integritas pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi negara, nepotisme tidak hanya mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk maladministrasi yang melemahkan sistem pengawasan, pelayanan masyarakat dan akuntabilitas pejabat publik. Dengan metode deskriptif dan analisis kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik nepotisme dalam jabatan publik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip good governance dan bagaimana hukum administrasi negara dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah nepotisme, terutama karena lemahnya penegakan hukum dan kultur birokrasi yang masih bersifat patrimonial. Oleh karena itu, penguatan prinsip good governance melalui pembaruan regulasi dan pengawasan administratif menjadi sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Perselisihan Keluarga Akibat Pembagian Warisan Keluarga Tamaaulina Br. Sembiring; Zavfirah Alya; Sinta Grace Ika Sianturi
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 1 (2026): Januari : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v3i1.1449

Abstract

Family disputes over inheritance are a common social and legal issue in Indonesian society, often leading to long-term conflicts and even legal battles. This situation is influenced by the complex legal system of inheritance in Indonesia, which is pluralistic and includes Western civil law, Islamic law, and customary law. It is further complicated by social, cultural, economic, and psychological factors among the heirs. This study aims to analyze the causes of family disputes in inheritance distribution and examine the role of law in providing certainty, fairness, and benefits for all parties involved. The research method used is normative legal research with a jurisprudential approach, through the study of relevant legal regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings show that inheritance disputes are generally caused by unfair distribution of assets, differing interpretations of law, conflicts between customary law, religious law, and national law, as well as poor communication and lack of transparency within the family. Therefore, resolving inheritance disputes requires not only the enforcement of law in a normative manner, but also non-litigious approaches such as mediation, family consultation, and increased legal awareness to maintain family harmony and legal certainty.  
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS KREDIT BERMASALAH:ANTARA KEPASTIAN HUKUM DENGAN PERLINDUNGAN NASABAH Bambang Fitrianto; Jeni alfikri ginting; Vieri Rivaldo Hasibuan; Riza Alif Pasha; Nazwa Salsabila; Zavfirah Alya
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit bermasalah menjadi persoalan utama dalam dunia perbankan karena dapat mengganggu stabilitas keuangan. Untuk melindungi kepentingan kreditur, digunakan hak tanggungan sebagai jaminan yang memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Namun, pelaksanaan eksekusi sering menghadapi kendala seperti perlawanan debitur dan prosedur administratif yang rumit. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas kredit bermasalah serta menilai keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak tanggungan memberikan kepastian hukum, praktik eksekusi masih memerlukan penegakan prinsip keadilan dan transparansi agar tidak merugikan nasabah.
Co-Authors Bambang Fitrianto Jeni Alfikri Ginting Muhammad Fakar Ar-Ridho Nazwa Salsabila Riza Alif Pasha Sinta Grace Ika Sianturi Tamaaulina Br. Sembiring Tamaaulina Br.Sembiring Vieri Rivaldo Hasibuan