Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Ilmiah Publika IBLAM Law Review
Astoni, Punta Yoga
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN NORMATIF YURIDIS KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Saputro, Ari Setyadi; Astoni, Punta Yoga
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7513

Abstract

Kejahatan narkotika adalah kejahatan yang dianggap luar biasa di antara dunia internasional. Hal ini menghambat perkembangan bangsa sebagaimana telah meracuni pikiran semua orang untuk tidak bisa berpikir jernih. Efek dari penggunaan narkotika dapat membuat seseorang kesadaran bahkan dapat berakhir pada kematian. BNN adalah sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani kejahatan dan prekursor narkotika. Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dasar kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanganan tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui tata cara penyadapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika dalam penanganan tindak pidana narkotika Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian Berdasarakan ketentuan Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 78 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu dilakukan melalui cara-cara seperti interdiksi, penyadapan dan pembelian terselubung.  Jenis – jenis penyadapan antara lain penyadapan telepon, pesan, dan posisi. Dalam Proses penyadapan dimulai dengan pencarian bukti bukti awal, ijin Kepala Pengadilan, pencarian transmiter, dan terakhir pengummpulan data.
ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK POLDA METRO JAYA DALAM KAITAN TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA Prakasa, Dendy Lintang; Astoni, Punta Yoga
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7842

Abstract

Kepolisian dianggap sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat umum. Namun, masih ada masalah lain yang harus dihadapi dalam praktiknya, salah satunya adalah tangkapan yang salah atau kesalahan dalam personifikasi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, sementara analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban Penyidik Polda Metro Jaya terhadap terjadinya salah tangkap atau error in persona dilakukan melalui pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban. Korban salah tangkap yang mengalami kerugian dapat melakukan upaya hukum, melalui praperadilan apabila kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan, maka korban dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan memperoleh hukum tetap. Adapun besarnya ganti kerugian sudah diatur dalam ketentuan hukum Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya diantaranya faktor eksternal berupa keterangan saksi atau korban yang salah, terduga kembar identik, tindakan non profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifkasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah. Serta faktor internal berupa dinamika kerja yang kompleks, terbatasnnya sumber daya manusia yang membidangi, proses penyidikan yang sangat sulit dan penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.
Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 531/Pid.B/2017/Pn.Bil Jo Putusan Mahkamah Agung No. 854k/Pid/1983 Sebagai Yurisprudensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Perzinahan Amirudin, M. Faizal; Astoni, Punta Yoga
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i4.2182

Abstract

Yurisprudensi yaitu Serangkaian putusan hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat (binding precedent) atau persuasive persuasive precedent). Secara etimologi, kata yurisprudensi berasal dari bahasa inggris yaitu jurisprudence, yang berarti general theory of law. Penelitian ini merupakan ragam penelitian hukum dengan pola kajian yuridis-normatif dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach) dimana lebih menekankan kepada peraturan-peraturan yang ada. Selain itu juga digunakan pendekatan-pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dapat ditemukan kelemahan dalam rumusan Pasal 284 KUHP, yakni delik zina hanya bisa dijatuhkan pada seorang suami atau istri yang melakukan persetubuhan dengan lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya. Delik zina tidak bisa dijatuhkan pada perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang keduanya masing-masing sama-sama tidak sedang terikat perkawinan Terdapatnya kelemahan dalam rumusan Pasal 284 KUHP, maka hakim dapat melakukan semacam penemuan hukum dengan menggali dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat agar dapat memutus perkara pengadilan bila terjadi persetubuhan antara laki-laki atau perempuan dengan lawan jenis yang keduanya masih sama-sama tidak sedang terikat perkawinan sehingga dapat mengakomodir kelemahan yang ada.
Legal Analysis of Indonesian River Management and Flood Management Policy Astoni, Punta Yoga
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i3.656

Abstract

State control over rivers based on Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms the State’s role as regulator, manager, and guarantor of public welfare through water resources governance. Rivers constitute strategic natural resources because they traverse multiple administrative areas and influence ecosystem balance across regions. However, declining river carrying capacity—driven by spatial planning changes, environmental degradation, and uncontrolled human activities—can trigger flooding disasters with significant social, economic, and environmental impacts. Therefore, flood risk management must be implemented in an integrated manner through river and watershed (DAS) policies that address both flood magnitude reduction and vulnerability reduction. This study applies normative legal research using statutory, historical, and conceptual approaches to examine flood management policies in Indonesia. The findings indicate that river governance should be oriented toward sustainability, community participation, and social justice to achieve long-term public welfare.
Co-Authors Amirudin, M. Faizal Prakasa, Dendy Lintang Saputro, Ari Setyadi