<![CDATA[Program Dukungan Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung program pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang menjelaskan bahwa desa memiliki penerimaan berupa penerimaan daerah, bagai hasil pajak daerah dan dana tunggakan kabupaten/kota, merupakan bagian dari dana yang seimbang anatara keuangan pusat dan daerah yang di terima kabupaten/kota, peruntukan anggaran APBN, bantuan keuangan APBN provinsi, dan dana APBBN provinsi/kota langsung dari pusat. Desa menerima pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, umumnya sumber opini desa digunakan desa untuk mendanai semua kekuasaan pengaturan dan pengelolan badan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya kebijakan alokasi dana desa menentukan keberhasilan alokasi dana desa yang diukur dengan empat model variable berdasarkan indikator teorotis yaitu kommunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Sihinnga kebijakan ini dimaksudkan agar ADD dapat digunakan dengan benar dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat desa. Metode penelitian ini merupalan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang di peroleh melalui wawancara (Depth-Interview). Hasil penelitina ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa cukup berjalan dengan baik. Selain itu, tidak ada pengeluaran tanpa bukti, dan juga pelaporan keuangan yang cermat, system pencatatan dan pengendalian keuangan yang efisien serta tidak ada permasalahan di dalam internal organisasi juga menjadi salah satu alasan berhasilnya implementasi kebijakan dana desa.]]>
