Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Publika Journal of Law
Hendrawarman, Hendrawarman
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN KERUSUHAN Saputra, Riki; Hendrawarman, Hendrawarman
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8197

Abstract

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengamankan unjuk rasa tidak sedikit yang mengalami luka akibat terjadi anarkisme. Penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang terfokus terhadap masalah perlindungan hukum kepada pengunjuk rasa/demonstran, sedangkan penelitian yang mengarah kepada pembahasan bentuk perlindungan terhadap aparat yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan? Dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan? Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian ini terfokus pada perlindungan HAM bagi polisi pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk melindungi aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibuatlah beberapa peraturan yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat administratif dan aparat diwajibkan untuk membawa alat pengendali massa. Terdapat pula ancaman pidana apabila timbul korban dalam aksi unjuk rasa. Terdapat bentuk perlindungan yang melekat pada aparat saat melakukan Pengamanan unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aparat dibenarkan untuk membawa senjata, baik senjata api hampa, karet maupun senjata api berisi peluru tajam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi massa dan stabilitas keamanan. Polisi yang meninggal dunia dalam mengamankan aksi unjuk rasa menerima santunan Rp. 275 juta berdasar PP 105 Tahun 2015.
Peranan Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Sosial dalam Penanganan Kasus KDRT di Pademangan Barat Hendrawarman, Hendrawarman; Hidayat , Hendrik; Sari , Ratna; Munthe , Josua Epernando; Sopian, Mohamad Asep
Postulat Vol 3 No 2 (2025): Vol. 3 No. 2 (2025): POSTULAT: Journal of Law
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v3i2.2036

Abstract

Handling cases of Domestic Violence (DV) in Pademangan Barat is a complex challenge that requires synergistic collaboration between law enforcement officials and social institutions. Although established as a criminal offense through Law No. 23 of 2004, DV often goes unreported as it is considered a private matter or family disgrace, creating an "iceberg phenomenon". This study, conducted through a community service socialization activity in the Pademangan Barat sub-district, examines the roles of these two pillars. The results indicate that law enforcement officials play a fundamental role in the juridical process to provide a deterrent effect and justice , yet its effectiveness still faces challenges such as the "No Viral, No Justice" phenomenon. On the other hand, social institutions play a crucial complementary role focusing on the victim through three essential stages : Preventif, Respresif dan Kuratif.
Evaluasi Penegakan Hukum Anti Monopoli Antara Kepentingan Pasar dengan Kepentingan Publik dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Muta’ali, Abdul Yazid; Hendrawarman, Hendrawarman
Postulat Vol 3 No 1 (2025): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v3i1.1917

Abstract

This article discusses the evaluation of law enforcement in Law No. 5 of 1999 concerning The prohibition of monopolistic practices and unfair business competition, with a focus on the balance between market interests and public interests. Law enforcement in Indonesia is faced with various challenges, including limited resources, lack of accurate data, and political influence that hinder the effectiveness of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in supervising monopolistic practices. This article analyzes the effectiveness of law enforcement based on the existing regulatory framework and highlights the dilemma faced between promoting market efficiency and consumer protection. The evaluation results show that law enforcement often prioritizes market interests, which can potentially harm the public interest. The obstacles faced, including legal uncertainty and the influence of large business actors, are also identified as obstacles in achieving the desired balance. Therefore, this article suggests the need to increase the capacity of the KPPU, educate the public, and adjust regulations to optimize fair and effective law enforcement. These findings are expected to provide recommendations for improving the supervision system for monopolistic practices in Indonesia.
Co-Authors Hidayat , Hendrik Munthe , Josua Epernando Muta’ali, Abdul Yazid Riki Saputra, Riki Sari , Ratna Sopian, Mohamad Asep