Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi Publik Lendra, I Wayan; Husni, Daud; Fitriani, Yuyun
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1252

Abstract

Kebijakan makan bergizi gratis merupakan salah satu intervensi strategis pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah gizi kronis, seperti stunting, sekaligus mendukung kualitas pendidikan anak usia sekolah. Latar belakang penelitian ini bertumpu pada pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan program ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidaksiapan infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: sejauh mana kebijakan makan bergizi gratis selaras dengan prinsip-prinsip good governance dalam administrasi publik? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis bibliometrik. Data dikumpulkan dari 200 artikel ilmiah bertema "makan bergizi gratis" dan "good governance", yang kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan hubungan topik dan tren penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi, dan responsivitas. Implementasi kebijakan yang baik dapat mendorong peningkatan status gizi, partisipasi pendidikan, serta memberdayakan pelaku lokal seperti UMKM. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antar lembaga, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan pembiayaan. Dengan demikian, kebijakan makan bergizi gratis tidak hanya berperan sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara terhadap pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.