Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Silalahi, Frans Edward
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Silalahi, Frans Edward; Manao, Antonius Kristian; Syahlendra, Yonatan; Syahputri , Martika Dini
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4588

Abstract

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya ditetapkan untuk mengisi kekosongan hukum serta mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di Surabaya. Salah satu implementasinya adalah pengembangan Website ASSiK sebagai instrumen digital yang menyediakan informasi pasar kerja, menurunkan tingkat pengangguran, dan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mencari pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara, dan analisis data untuk memahami efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung penyerapan tenaga kerja serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap Website ASSiK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75% masyarakat Surabaya belum mengetahui keberadaan website ini, meskipun pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi penyebaran informasi yang digunakan belum efektif. Pemanfaatan Website ASSiK secara optimal diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menekan angka kriminalitas yang seringkali berkaitan dengan masalah ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan strategi sosialisasi dan publikasi, terutama dengan memanfaatkan media sosial dan berbagai platform komunikasi secara lebih efektif, guna memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja melalui platform daring.
Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan dalam Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kejaksaan Berdasarkan Analisis Jus Constituendum Silalahi, Frans Edward; Sari, Retno Dewi Pulung
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2066

Abstract

The reform of Indonesia's criminal law through the drafting of the Criminal Procedure Code Bill (RUU KUHAP) and the Prosecutor’s Office Bill (RUU Kejaksaan) has raised a serious issue concerning the overlapping authority of criminal investigation between the Indonesian National Police (Polri) and the Attorney General’s Office (Kejaksaan). While RUU KUHAP stipulates that the authority to investigate lies with the police, RUU Kejaksaan grants prosecutorial investigators the power to conduct investigations in specific cases without clear limitations. This regulatory disharmony leads to legal uncertainty, potential institutional conflicts, and the risk of abuse of power. This research is a normative juridical study using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary legal materials such as the draft bills, relevant legislation, and secondary sources including academic journals, legal doctrines, and mainstream news reports. The analysis is conducted qualitatively with a descriptive-analytical method. The results of this study indicate that the lack of clear boundaries in investigative authority creates functional dualism and undermines the principle of due process of law. Therefore, normative and institutional reforms are necessary to emphasize functional differentiation, strengthen inter-institutional coordination, and ensure legal certainty, effective law enforcement, and the protection of human rights.
Co-Authors Manao, Antonius Kristian Sari, Retno Dewi Pulung Syahlendra, Yonatan Syahputri , Martika Dini