<![CDATA[Transformasi digital dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi imperatif strategis bagi instansi pemerintah untuk menjawab tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi birokrasi. Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, sebagai studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola digital manajemen aset berbasis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2023. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada tiga pilar tata kelola digital strategi, kebijakan, dan standar digital sebagai kerangka teoretis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desain sistem dan realitas implementasi. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun SIMAN dirancang sebagai platform terpusat untuk mengonsolidasi data aset secara real-time, integrasinya di Kejaksaan Agung menghadapi tantangan multidimensi. Pertama, keragaman BMN (bergerak atau tidak bergerak) dan distribusi geografis yang luas mempersulit harmonisasi data, terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur digital terbatas. Kedua, faktor non-teknis seperti resi tensi pegawai terhadap perubahan sistem, ketergantungan pada prosedur manual, dan budaya kerja yang belum sepenuhnya adaptif menjadi penghambat utama. Temuan ini sejalan dengan laporan BPK (2023) yang mengonfirmasi bahwa 68% kendala implementasi SIMAN di instansi pemerintah bersifat non-teknis. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik dalam tata kelola digital, di mana aspek teknologi harus diimbangi dengan penyelarasan struktur organisasi, peningkatan kompetensi SDM, dan transformasi proses bisnis. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan kapasitas pegawai melalui pelatihan berbasis kasus, revisi SOP yang mengakomodir hybrid system (digital maupun fisik), serta optimasi infrastruktur pendukung di daerah tertinggal. Implikasi teoretis penelitian memperkaya diskusi akademis tentang digitalisasi sektor publik dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi dan adaptasi sosio-kultural dalam konteks birokrasi Indonesia.]]>
