Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REVITALIZATION OF WATER RESOURCES LAW ENFORCEMENT: THE ROLE OF LOCAL WISDOM AND PARTICIPATION OF KOTABARU INDIGENOUS COMMUNITIES IN LEGAL ETHNOGRAPHY Trisna Agus Brata; Abdul Halim Barkatullah; Imam Syafa’i
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.3276

Abstract

Indonesia is facing a water resources (SDA) management crisis marked by a moderate Water Quality Index (IKA) and 112 drought-prone areas, exacerbated by environmental degradation and ineffective law enforcement of Law No. 17/2019 concerning Water Resources, 70% of cases are only resolved administratively). This study aims to identify the principles of Huma Betang in water law enforcement in Kotabaru, analyze the effectiveness of indigenous communities as law enforcement agents, and develop an ethnography-based adaptive revitalization model. The method uses a legal ethnography approach with in-depth interviews, participatory observation, and legal document analysis, analyzed thematically with triangulation. The findings show that the principles of Huma Betang (Ulayat Water Rights, Gawi Manuntung Waja, Belom Bahadat) reduce minor violations and resolve water disputes at the customary level, although they are hampered by integration with state law. The "Straight Path" model is proposed as an integrative solution through the Customary-State Consultation Forum, Integrated Reporting System, Certification of Water Caretakers, and Tiered Sanctions. Theoretically, the research enriches ecolegal pluralism with the mechanism of "living law"; practically, it provides a blueprint for revitalization. In conclusion, revitalization requires engineering institutional interactions that accommodate local wisdom, with implications for the revision of Law No. 17/2019, hybrid certification, and integrated escalation protocols. Further research suggestions include model replication tests in other indigenous communities and studies on the transformation of gender roles post-digitalization.
Optimalisasi Penegakan Perda: Koordinasi dan Pemberkasan Penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin: Pengabdian Trisna Agus Brata; Abdul Halim Barkatullah; Imam Syafa’i
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.601

Abstract

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Penelitian ini mengkaji secara mendalam optimalisasi penegakan Perda melalui koordinasi dan pemberkasan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemilihan topik didasari oleh urgensi untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda di tengah dinamika sosial yang cepat berubah dan kompleksitas regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan melibatkan wawancara mendalam dengan penyidik PNS, observasi langsung terhadap proses penegakan Perda, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa koordinasi yang efektif antar instansi terkait, serta pemberkasan yang terstruktur dan sesuai dengan prosedur hukum, merupakan faktor kunci keberhasilan penegakan Perda. Temuan penting lainnya adalah kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik PNS, serta pemahaman yang komprehensif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, standarisasi pemberkasan, dan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik PNS untuk memastikan penegakan Perda yang optimal dan responsif terhadap perubahan. Rekomendasi kebijakan ditujukan untuk meningkatkan sinergi antar instansi, menyempurnakan sistem pemberkasan, dan meningkatkan kualitas SDM penyidik PNS, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.