Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kepastian Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perdata Agung Sudarwi; Nuwati; Sudiman Sihotang
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.20008

Abstract

Perjanjian online secara lisan sangat beresiko terjadinya pelanggaran karena anggota yang ikut bisa saja lupa jumlah uang akan dibayarkan, dan aturan lain yang dibuat secara lisan dalam pertemuan online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian lisan arisan online dalam perspekif hukum perdata. Objek kajian ini adalah perjanjian arisan secara lisan melalui media online sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu kejian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian secara elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian arisan yang dibuat secara lisan pada media elektronik tetap sah dan berlaku bagi para pihak, sehingga para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian tersebut, tidak boleh membatalkan perjanjian tanpa adanya kesepakatan dari pihak lain. sesuai dengan asas kekebasan berkontrak atau membuat perjanjian maka setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja, terhadap hal apa saja, dan objek apa saja sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objek. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam arisan secara lisan di media online memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak, jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada dasarnya perjanjian online yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam arisan memenuhi syarat perjanjian sehingga apabila sudah disepekati maka menjadi undang-undang bagi para pihak sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian sudah harus dicantumkan cara penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau salah satu pihak wanprestasi. Sehingga para pihak akan menyelesaikan sengketa sesuai forum atau bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan.
ANALYSIS OF BOGOR REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2015 CONCERNING PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN FROM ACTS OF VIOLENCE Azzahra, Melani; Nuwati
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violence has a negative impact on health, social welfare and economic stability. From a health perspective, this leads to physical and mental injuries, disabilities and other related health problems. Violence against women and children includes acts that cause physical, psychological, sexual suffering, neglect and exploitation. This form of violence is an important topic of debate in various circles. Women and children are often victims of various forms of violence, including discrimination. The Policy for the Protection of Women and Children from Acts of Violence is an effort made by the Bogor Regency Government to specifically provide services to victims of violence against women. and child. The aim of this research is to find out legal protection for women and children. This research uses a sociological juridical legal approach and the specifications in this research include analytical descriptive. The results obtained in this research show that the Government has carried out its role ideologically, through the existence of service institutions which functionally are medical, legal and psychosocial service institutions for victims of violence. However, there are still many improvements needed to reduce the level of violence against women and children that occurs in Bogor Regency considering that the number of cases of violence is still experiencing an increasing trend to date.