Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Merry Rimadini
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Klasifikasi Dan Standar Sanksi Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilyah Jabatannya Atas Asas Kepastian Hukum: Classification and Standards of Sanctions Against Notaries who Leave Their Area of Office Based on the Principle of Legal Certainty Merry Rimadini; Suprapto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7888

Abstract

Penelitian ini membahas ketidakjelasan dalam penerapan sanksi terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa izin berdasarkan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum. Permasalahan muncul karena tidak adanya peraturan pelaksana yang menjelaskan lebih lanjut mekanisme, standar, dan prosedur sanksi, serta adanya disparitas penerapan di berbagai daerah yang mengakibatkan inkonsistensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab ketidakjelasan, serta menawarkan klasifikasi dan standar sanksi yang sesuai prinsip legalitas dan keadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan disebabkan oleh lemahnya formulasi norma, kurangnya standar nasional dalam pengawasan, lemahnya kode etik, dominasi diskresi pengawas, serta ketiadaan sistem informasi yang transparan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma dan regulasi teknis yang menjamin proporsionalitas, konsistensi, serta perlindungan hukum bagi notaris maupun masyarakat pengguna jasanya.
Co-Authors SUPRAPTO