Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal DIskresi
Kafrawi Kafrawi
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara Ni Kadek Dwik Erlina; AD Basniwati; Kafrawi Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2086

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan oleh Inspektorat terhadappengelolaankeuangandaerah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Inspektorat KLU dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat dan Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah KLU. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris Penelitian ini telah menemukan hasil bahwa pelaksanaan pengawasan keuangan oleh inspektorat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adapun akibat hukum terhadap Inspektorat KLU dalam penanganan kasus dugaan korupsi tidak dapat dihimpun karena urusan yang berkaitan dengan penanganan kasus itu sedang diproses oleh aparat yang berwenang.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis : (Studi Di Kota Mataram) Harun M. Nasir; Sofwan Sofwan; Kafrawi Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2092

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram No 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram. Pemahaman terhadap Peraturan Daerah diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, pihak akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 yang mana Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan hukum untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi aktivitas gelandangan dan pengemis di Kota Mataram. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Mataram ialah anggaran yang kurang memadai, sikap para gelandangan dan pengemis yang sukar diatur, masyarakat yang masih memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis saat dihampiri.
Implementasi Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima Reza Paksindra; Kafrawi Kafrawi; Johannes Jphny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3674

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pengawasan dan penertiban PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram serta hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya oleh pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data lapangan sebagai data primer melalui pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban PKL belum terlaksana dengan baik, karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang belum terkontrol dengan baik. Hambatannya adalah belum adanya peraturan pelaksanaan sebagai instrumen teknis sesuai dengan yang didelegasikan dalam peraturan daerah dan peraturan walikota, yang mengakibatkan belum optimalnya peran instansi terkait dalam fungsi koordinasi, pengawasan dan penertiban sebagaimana mestinya.
Co-Authors AD Basniwati Harun M. Nasir Johannes Jphny Koynja Ni Kadek Dwik Erlina Reza Paksindra Sofwan Sofwan