Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal DIskresi
AD Basniwati
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 : (Studi Kasus Di Kabupaten Bima) Haerunisah Haerunisah; M. Galang Asmara; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2085

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD dan mengetahui faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan oleh DPRD dalam mengoptimalkan pengawasan APBD di Kabupaten Bima.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris.Hasil penelitian menyatakan bahwa Fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Bimadilakukan dengan mengadakan Rapat kerja komisi dengan OPD, Kunker, Rapat dengar pendapat, pandangan umum fraksi, dan pengaduan masyarakat.Adapun kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Bima adalah faktor internal dan faktor eksternal.Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara Ni Kadek Dwik Erlina; AD Basniwati; Kafrawi Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2086

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan oleh Inspektorat terhadappengelolaankeuangandaerah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Inspektorat KLU dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat dan Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah KLU. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris Penelitian ini telah menemukan hasil bahwa pelaksanaan pengawasan keuangan oleh inspektorat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adapun akibat hukum terhadap Inspektorat KLU dalam penanganan kasus dugaan korupsi tidak dapat dihimpun karena urusan yang berkaitan dengan penanganan kasus itu sedang diproses oleh aparat yang berwenang.
Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Fathan Al Abid; Minollah Minollah; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dan mengurangi jumlah pajak terhutang (TMDU) wajib pajak dan apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang didapat adalah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengurangi jumlah pajak terhutang (WP TMDU) berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh BAPPENDA Provinsi NTB untuk SAMSAT Praya yakni sejumlah 30.965 dimana realisasi sejumlah 22.742 dengan presentase 73,44% yang dimana realisasi tersebut melebihi presentase 50% dari target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung terlaksananya Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor yaitu, faktor penegak hukumnya yang kompeten dan faktor sarana atau fasilitasnya yang memadai.
Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Fauziah; Sofwan Sofwan; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3668

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dengan mengambil 3 sampel desa. Yakni desa terdekat yaitu desa Jorok,desa tertengah yakni desa Stowebrang, dan desa terjauh yakni desa Sabedo. Metode yang digunakan yaitu metode empiris yang menggunakan teknik analisis deskriptif yakni menggambarkan dan meringkas kondisi suatu variabel. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar kuesioner, wawancara,dan observasi. Terdapat dua kelompok populasi yaitu perangkat desa dan masyarakat, perangkat desa , dalam penentuan sampel menggunakan purposive sampling untuk perangkat desa dan masyarakat menggunakan teknik random sampling. Jenis dan sumber data menggunakan data primer,sekunder dan tersier. Berdasarkan teknik analisis yang dilakukan maka hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa cukup terlaksana. Cukup terlaksana ini diartikan bahwa pelaksanaan pembinaan kemasyarakat di Kecamatan utan sudah dilaksanakan namun masih belum optimal. Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan yakni partisipasi masyarakat yang aktif, sumberdaya manusia yang berkualitas, kelembagaan dan regulasi yang efektif, keterampilan dan pengetahuan kepala desa yang memadai serta kerjasama dengan pemerintah daerah.Adapun faktor penghambat yang tediri dari partisipasi masyarakat yang masih minim kepeduliannya,ketersediaan fasilitas yang masih belum memadai, pengarahan dan sosialisi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum optimal, dan sumber daya manusia yang masih kurang.
Co-Authors Fathan Al Abid Fauziah Haerunisah Haerunisah Kafrawi Kafrawi M. Galang Asmara Minollah Minollah Ni Kadek Dwik Erlina Sofwan Sofwan