Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal DIskresi
Abdul Khair
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kecamatan Gerung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kamarudin Kamarudin; Abdul Khair; Erlies Septiana Nurbani
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2094

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung berdasarkan Peraturan Bupati No 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dan untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses Pelaksaan Pengangkatan perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan gerung , kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kecamatan Gerung belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 karena masih adanya calon perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan dari tingkat pendidikan, usia serta pengangkatan yang masih dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat.
Pelaksanaan Hak Prakarsa BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Indra Setiawan; Abdul Khair; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3670

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dan untuk mengetahui pelaksanaan hak prakarsa BPD dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Sikur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan medote pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur sudah terlaksana dengan baik. Di dalam melaksanaan hak prakarsanya tersebut BPD tidak terlepas dari beberapa kendala yaitu faktor internal BPD dan warga masyarakat setempat seperti sumber daya manusia para anggota BPD dan masyarakat setempat yang masih membutuhkan pembekalan khusus seperti pelatihan yang berkaitan dengan pentingnya hak prakarsa tersebut. Demikian juga kemauan yang sungguh kuat dari elemen masyarakat sehingga tidak dapat mengembangkan potensi Desa melalui kepentingan peraturan Desa.
Penegakan Hukum Garis Sempadan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Ismi Ahmad Fauzi; Abdul Khair; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai penegakan hukum atas ketentuan garis sempadan jalan dalam mendirikan bangunan di Kota Mataram sebagaimana telah diatur secara hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan metode pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Sesuai dengan temuan penelitian ini, penegakan hukum atas ketentuan garis sempadan jalan dalam mendirikan banngunan di Kota Mataram belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dari fakta empirisnya masih terdapat bangunan-bangunan rumah, toko/kios yang tidak mematuhi mengenai harus tersedianya ruang sempadan jalan. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh faktor keasadaran hukum, pemahaman fungsi dari garis sempadan jalan, bangunan-bangunan yang sudah ada terlebih dahulu terbentuk dari peraturan tersebut.
Penegakan Hukum Izin Pemanfaatan Hutan Produksi Di Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Ahmad Muhazzir; Abdul Khair; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3677

Abstract

Penelitian ini menjadi dasar untuk menganalisa pengaturan penegakan hukum dalam pemberian izin pemanfaatan hutan produksi serta kendala dalam pelaksanaan. Penelitian ini bersifat empiris dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini yang berkenaan dengan pelaksanaan pengaturan izin diatur dalam 2 peraturan yang mengakibatkan pembagian tidak sama terhadap setiap subjek dan terbukti dari fakta dilapangan menggunakan cara pembagiannya berdasarkan peraturan lama yaitu 15 hektar per kepala keluarga adapun kendalanya adalah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengatur jenis tanaman yang bisa ditanam di hutan produksi tersebut, kurangnya aparat penegakan hukum dan sarana fasilitas serta kesadaran hukum masyarakat masih kurang.
Co-Authors Ahmad Muhazzir Erlies Septiana Nurbani Indra Setiawan Ismi Ahmad Fauzi Johannes Johny Koynja Kamarudin Kamarudin Sarkawi Sarkawi