Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal DIskresi Unizar Law Review
AD. Basniwati
Universitas Mataram
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK Mustika Fuji Astuti; Johannes Johny Koynja; AD. Basniwati; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman proses pelaksanaan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik; serta mengetahui bagaimana kekuatan hukum putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, dengan menggunakann pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian yang ditemukan proses ajudikasi khusus oleh Ombudsman dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yakni 1) pemeriksaan awal yang berupa verifikasi terkait dengan kewenangan pihak komisi Ombudsman dan kedudukan hukum pemohon dan termohon; 2) setelah permohonan ajudikasi pemohon diterima maka pemohon melakukan pembuktian dengan menunjukkan alat bukti berupa saksi, surat dan/atau dokumen, serta petunjuk yang dapat memudahkan proses ajudikasi; 3) tahap berikutnya adalah pemeriksaan saksi, dimana ajudikator akan meminta keterangan seseorang yang terlibat dalam sengketa pelayanan publik; 4) setelah seluruh tahapan dilakukan, maka selanjutnya adalah kesimpulan para pihak yang akan diberi kesempatan oleh ajudikator untuk menyampaikan kesimpulan bagi para pihak; 5) tahap terakhir adalah pembacaan putusan oleh ajudikator serta penentuan besaran ganti kerugian yang harus ditanggung oleh terlapor. Kekuatan hukum putusan ajudikasi khusus oleh Ombudsman adalah bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh terlapor sehingga apabila putusan ajudikasi tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak AD. Basniwati
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.67

Abstract

Sistem dan tarif pajak menjadi bagian penting yang mempengaruhi kapatuhan wajib pajak, baik dari segi kepercayaan terhadap sistem pajak atau tarip pajang yang tinggi menjadi problematik yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem perpajakan dan tarif pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memfokuskan kajian tentang pengaruh sistem perpajakan dan pengaruh tarif pajak terhadap efektifitas penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak dan tarif pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika efektivitas penerimaan pajak. Sedangkan tarif pajak secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika efektivitas penerimaan pajak.
Co-Authors Johannes Johny Koynja Mustika Fuji Astuti Raden Mohamad Herdian Bhakti