Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.062
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal DIskresi
Johannes Johny Koynja
Universitas Mataram
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan Johannes Johny Koynja; Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan; Erlies Septiana Nurbani
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.19

Abstract

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa efektifkah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ketika diterapkan kepada pelaku usaha e-commerce. Disamping untuk mengkaji berapa besar target capaian penerimaan negara di bidang pajak setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, termasuk bagaimanakah tata cara dan prosedur pengenaan pajak terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dari pelaku usaha e-commerce dalam memenuhi target penerimaan perpajakan. Metode yang digunakan didasarkan pada jenis Penelitian hukum normatif empirik (applied law research), yaitu penelitian yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang kemudian diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto pada kasus transaksi perdagangan melalui sistem elektronik terhadap pelaku usaha E-Commerce kaitannya dalam memenuhi target penerimaan perpajakan, untuk itu pula dibutuhkan data sekunder (bahan kepustakaan) dan data primer (data lapangan), selanjutnya menggunakan analisis kualitatif yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis yang diambil dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam asas-asas pemungutan pajak untuk kemudian menyusun teori dan norma-norma serta ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang ditujukan untuk menjawab permasalahan terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik terhadap pelaku usaha E-Commerce.
Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Rusnan Rusnan; Johannes Johny Koynja; Erlies Septiana Nurbani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.33

Abstract

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem official-assessment menjadi sistem self-assessment yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. Sistem Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan pajak di negara Indonesia menjadi sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting. Sampai saat ini, pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan harus bisa disadari oleh seluruh masyarakat pembayar pajak dan juga petugas pajak agar pembangunan dapat terwujud. Untuk menopang hal tersebut saat ini, Indonesia menganut sistem self assessment yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk : a). berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan b). menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Menurut penjelasan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu peran dan fungsi Pemeriksa Pajak sangat berperan dalam mengawal jalannya sistem self assessment.
Penerapan Sanksi Pelanggaran Dan Kejahatan Dalam Bidang Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Rusnan; Johannes Johny Koynja; Erlies Septiana Nurbani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerimaan pendapatan negara terbesar diperoleh dari pajak yang digunakan untuk membiayai belanja rutin Negara maupun untuk pembangunan agar terciptanya kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Maka dari warganegara harus patuh dan terhadap peritah undang-undang untuk membayar pajak ke negara. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketepatan penyampaian pelaporan SPT WP OP dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya, baik it pelanggaran maupun kejahatan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan; Haeruman Jayadi; Johannes Johny Koynja
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i2.110

Abstract

Masyarakat di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima baru saja selesai melakukan pemasangan air bersih di bawah koordinasi Pemerintah Desa, namun untuk pengelolaan air bersih belum ada peraturan desa yang mengatur sebagai pedoman dalam pengelolaan air bersih. Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Mataram melaksanakan kegiatan pengabdian dalam bentuk Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima untuk membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa tentang Pengelolaan Air Bersih. Pelatihan ini dengan metode memandu dan membimbing langsung Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang penyusunan peraturan desa tentang Pengelolaan Air Bersih. Kegiatan pelatihan tersebut telah menghasilkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima setelah nanti dilakukan proses pembahasan dan penetapan serta pengundangan di tingkat desa, dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum untuk pengeloaan air bersih.
Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Di Sekolah Menengah Pertama Yadinu Masbagik Kecamatan Masbagik Lombok Timur Johannes Johny Koynja; Rusnan Rusnan; sar Sarkawi
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i2.124

Abstract

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan terkat degnan 4 pilar berbangsa dan bernegara. Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya satu tetapi 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, Kebineka tunggal Ikaan, dan NKRI. Konsep ini digagas oleh alm Taufik Kiemas, beliau menggagas konsep ini mengingat empat pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa. Seperti halnya sebuah bangunan dimana untuk membuat bangunan tersebut menjadi kokoh dan kuat, dibutuhkan pilar-pilar atau penyangga agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh dan kuat, begitu halnya juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. 4 pilar tersebut penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita hanya berpikir bahwa Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia, juga sebagai alat pemersatu bangsa, UUD 1945 adalah merupakan konstitusi dalam bernegara. Dua hal ini saja sudah menjadi sesuatu yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan negara, tetapi bagi Almarhum Taufik Kiemas, dua pilar ini belumlah cukup, beliau mengeluarkan gagasan Empat Pilar Berbangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pemikiran almarhum Empat Pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa.
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 Terkait Sengketa Pemilihan Umum Presiden Putri Rizkika Bahri; Sofwan Sofwan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1310

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dan analisis Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Bawaslu memiliki kewenangan terlalu luas bahkan Mahkamah Konstitusi tidak bisa untuk memeriksa kembali hasil dari putusan Bawaslu karena bersifat final. Hal ini bertentangan dengan prinsip check and balance yang diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu, Penyusun memandang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu untuk diganti oleh aturan yang dapat memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa kembali putusan dari lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu.
Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 Muhammad Rizdarahman; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1313

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menafsirkan fungsi izin dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan juga mengetahui sanksi hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031. Dengan manfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca dan menambah ilmu pengetahuan bagi Peneliti terkait fungsi izin dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan juga sanksi hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu izin sebagai fungsi pemanfaatan ruang dan izin sebagai fungsi pengendalian pemanfaatan ruang.Adapun sanksi hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 yaitu pemberian sanksi adminitrasi seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan juga denda adminitrasi. Selain sanksi administrasi ada juga pemberian sanksi pidana seperti pidana penjara dan juga pidana denda.
Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Terkait Dengan Pembinaan Kemasyarakatan (Studi Di Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa) Annisa Suryanti; Sofwan Sofwan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1339

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) terkait pembinaan kemasyarakatan dan kendala yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa sesungguhnya adalah mitra kerja. Namun berdasarkan hasil penelitian, pola hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa Maronge pada kenyataanya belum optimal khususnya dalam bidang legislasi karena sampai saat ini belum dibentuk Peraturan Desa tentang pembinaan kemasyarakatan yang memangan sangat dibutuhkan masyarakat Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa. Adapun kendala yang dihadapi adalah terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan teknis dalam menyusun Peraturan Desa yang dimaksud, disamping kurangnya intensitas pertemuan dalam membahas Pemerintah Desa, serta tidak adanya anggaran untuk pembentukan Pemerintah Desa tentang pembinaan kemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maronge, Kabupaten Sumbawa.
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Pengadang Lombok Tengah) Bagus Danu Atmaja; Abdul Khair; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1340

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dalam mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pengaruh peran yang dilakukannya untuk kemajuan Desa. Penelitian ini bersifat empiris, seluruh data dianalisis dengan metode induktif dirumuskan secara deskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat suatu keadaan sebagai temuan maka BPD Pengadang memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya. Pengaruh peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengadang dapat dinilai terhadap keadaan kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek pembangunan di Desa Pengadang terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi perlu dilakukannya penguatan terhadap fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan Undang-undang atau peraturan yang setingkat Undang-undang guna terciptanya check and balance yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.
Reformulasi Model Pengaturan Earmarking Tax Pajak Rokok Yang Responsif Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Rusnan Rusnan; Johannes Johny Koynja; Sar Sar; Iskandar Sukmana
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2054

Abstract

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dihasilkannya rumusan terkait reformulasi model substansi pengaturan dan penerapan kebijakan earmarking tax pada pajak rokok yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang harus dilakukan melalui distribusi pembagian hasil pajak rokok yang didasarkan pada jumlah pasokan rokok di masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Berdasarkan bagan alir penelitian yang disusun untuk mencari akar masalah, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji yaitu isu mengenai earmarking tax pajak rokok. Untuk itu, dibutuhkan penelitian kepustakaan (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang terkumpul, diolah melalui tahapan menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan hukum untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa normatif preskriptif. Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran deduktif untuk menghasilkan proposisi atau konsep sebagai jawaban permasalahan atau hasil / temuan penelitian. Luaran wajib dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal/terbitan berkala ilmiah yang mempunyai ISSN, sedangkan luaran tambahan yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan reformulasi model substansi pengaturan dan penerapan kebijakan earmarking tax pada pajak rokok yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan
Co-Authors Abdul Khair AD. Basniwati Annisa Suryanti Bagus Danu Atmaja Gatot Dwi Hendro Wibowo Haeruman Jayadi Iskandar Sukmana Lalu Gde Imam Syahrani Akbar Muhammad Rizdarahman Mustika Fuji Astuti Putri Rizkika Bahri Raden Mohamad Herdian Bhakti Riski Ari Amalia Rusnan Rusnan Rusnan, Rusnan Sar Sar sar Sarkawi Sarkawi Sarkawi Sembiring, Rinawati Sofwan Sofwan Sofwan Sofwan