Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Social, Justice and Policy Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Fiat Iustitia : Jurnal Hukum
Simarmata , Berlian
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PRINSIP KEJELASAN MAKNA RUMUSAN NORMA PADA PENAHANAN MENURUT KUHAP Simarmata , Berlian
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip kejelasan makna rumusan norma pada penahanan menurut KUHAP. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rumusan norma yang tidak tegas, tidak jelas dan tidak terukur serta bersifat multi tafsir dalam KUHAP telah mengakibatkan timbulnya kecenderungan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan yang melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa. Kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim yang didukung oleh ketentuan yang bersifat subyektif dan multi tafsir akan cenderung untuk disalahgunakan. Rumusan norma yang jelas, tegas, terukur dan tidak multi tafsir akan mencegah tersangka atau terdakwa dari penahanan yang sewenang-wenang, melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
PRINSIP KEJELASAN MAKNA RUMUSAN NORMA PADA PENAHANAN MENURUT KUHAP Simarmata , Berlian
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip kejelasan makna rumusan norma pada penahanan menurut KUHAP. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rumusan norma yang tidak tegas, tidak jelas dan tidak terukur serta bersifat multi tafsir dalam KUHAP telah mengakibatkan timbulnya kecenderungan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan yang melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa. Kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim yang didukung oleh ketentuan yang bersifat subyektif dan multi tafsir akan cenderung untuk disalahgunakan. Rumusan norma yang jelas, tegas, terukur dan tidak multi tafsir akan mencegah tersangka atau terdakwa dari penahanan yang sewenang-wenang, melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
PENGHAPUSAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM RUU KUHAP 2012 Simarmata , Berlian
JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY Vol. 1 No. 4 (2022): 2022 JULI
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The data used in this study is secondary data, in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis was carried out in a juridical qualitative manner, and conclusions were drawn inductively. This study aims to determine the rationale for abolishing pretrial institutions in the 2012 KUHAP Bill and the consequences of the abolition of pretrial institutions in the 2012 KUHAP Bill towards respecting the human rights of suspects/defendant in Indonesia. The results showed that the rationale for abolishing pretrial institutions in the 2012 Criminal Procedure Code Bill was that in the 2012 Criminal Procedure Code Bill, the police and prosecutors were no longer given the authority to make arrests to the detention, so it was no longer possible to make wrongful arrests to the detention. The results showed that the rationale for abolishing pretrial institutions in the 2012 Criminal Procedure Code Bill was that in the 2012 Criminal Procedure Code Bill, the police and prosecutors were no longer given the authority to make arrests to the detention, so it was no longer possible to make wrongful arrests to the detention.
Co-Authors