Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Satriya Pamungkas
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
STUDI NORMATIF ATAS KETENTUAN PENCATATAN NIKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGALITAS KELUARGA SIRI Satriya Pamungkas; Ana Billah
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v5i2.1071

Abstract

This study aims to normatively analyze the legal provisions on marriage registration in Indonesia and its implications for the legal status of families involved in unregistered (siri) marriages. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively and prescriptively. The findings indicate that marriage registration is a formal legal requirement necessary for a marriage to have legal standing under state law. The absence of registration, as in siri marriages, leads to various legal consequences, including the unrecognized status of wives and children, the loss of inheritance and marital property rights, and the lack of legal protection for women and children. Based on the theories of legal certainty and legal protection, the state holds the responsibility to affirm marriage registration as an essential instrument of legality and the protection of civil rights within the family.
KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM PERSPEKTIF AKADEMISI: KEKUATAN HUKUM, KETETAPAN DAN KONSISTENSI, PENGARUH TERHADAP PUTUSAN HUKUM Rihdo, Maulana; Ishaq Maulana Sudur; Ahsandy Ramadhan Suardi; Satriya Pamungkas; Fauziyah Putri Meilinda
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v4i2.791

Abstract

Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, memiliki kewenangan luas yang diatur dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini mencakup pengadilan tingkat kasasi, peninjauan peraturan di bawah undang-undang, dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Mahkamah Agung juga berhak mengeluarkan peraturan tambahan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam peradilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode normatif dan yuridis. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011"), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dikelompokkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA memiliki kedudukan yang berada di bawah undang-undang, dan tidak setara atau lebih tinggi daripadanya. SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan.
Co-Authors Ahsandy Ramadhan Suardi Ana Billah Fauziyah Putri Meilinda Ishaq Maulana Sudur Rihdo, Maulana