Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN SISTEM HUKUM MALAYSIA TERKAIT PERJANJIAN BAKU Utomo, Prihady; Saleh, Rosdiana; Martadikusuma, Ade Darajat
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.73177

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Malaysia terkait pengaturan perjanjian baku. Indonesia yang menganut tradisi civil law dan Malaysia dengan sistem common law memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur fenomena perjanjian baku yang umum terjadi dalam transaksi bisnis modern. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum terkait perjanjian baku di kedua negara. Dengan menggunakan teori konvergensi hukum Peter de Cruz, artikel ini mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian baku serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melalui UUPK menerapkan pendekatan yang lebih kaku dengan daftar klausula terlarang yang spesifik, sementara Malaysia melalui CPA mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan kriteria umum untuk menilai ketidakadilan suatu klausula. Meskipun berbeda pendekatan, terdapat konvergensi dalam tujuan perlindungan terhadap konsumen dan pembatasan klausula yang tidak adil, yang dipengaruhi oleh faktor historis, sistem hukum, globalisasi ekonomi, dan perkembangan standar perlindungan konsumen internasional. Studi ini memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang alternatif pengaturan perjanjian baku dan potensi pembaruan hukum di masa mendatang.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 26/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN SMG TENTANG PERMOHONAN PAILIT PT. NUSANTARA SINERGI LOGISTIK YANG DIAJUKAN OLEH KREDITUR: Analysis Of Decision Number 26/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN SMG Regarding The Bankruptcy Petition Against PT. Nusantara Sinergi Logistik Filed By A Creditor Utomo, Prihady
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i2.23317

Abstract

Bankruptcy reflects a debtor’s inability to fulfill debt payment obligations to more than one creditor, “as stipulated in Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law”. The bankruptcy petition procedure is formal in nature, and the judge is obligated to grant the petition if there is simple evidence that the requirements have been fulfilled. However, in practice, there are cases where bankruptcy petitions are rejected, such as in the dispute between the creditors and PT. Nusantara Sinergi Logistik. The issue arises whether the relatively small amount of debt can serve as a valid reason to reject a bankruptcy petition and whether such a decision reflects the principle of justice. This research is normative in nature with a descriptive approach, utilizing secondary data and analyzed qualitatively. The research results indicate that if a debtor has more than one creditor and is unable to repay debts that have matured and are collectible, then bankruptcy can be granted “based on Article 2 paragraph (1) and Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law”. The use of a "small amount" of debt as the basis for rejection has the potential to violate the principle of justice for creditors and to weaken legal protection over legitimate claims.