Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Delayed Justice in Protecting Emergency Medical Workers Mashdurohatun, Anis; I Made Dwi Jayantara; Rudi Iskandar; Suroto; Ahmed Rabie
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v3i2.116

Abstract

Despite recent legal provisions to protect emergency medical personnel in Indonesia, many still face criminal, civil, or administrative sanctions, revealing gaps in the current law’s effectiveness this study uniquely analyzes and proposes reconstructive reforms based on justice principles. This study employs a descriptive-analytical method within a constructivist paradigm and socio-legal approach, integrating Islamic and Pancasila justice as grand theories, legal systems theory as a middle-range framework, and theories of legal protection and progressive law as applied perspectives to comprehensively analyze emergency medical personnel’s legal protection. The findings reveal several key weaknesses. First, at the substantive level, vague and ambiguous legal norms result in inconsistent court decisions regarding the liability of medical personnel during emergency services. Second, at the structural level, disciplinary and ethical institutions lack assertiveness and clarity in enforcing professional accountability. Third, at the cultural level, crucial values such as patient safety, autonomy, and a culture of apology have not been fully embedded in medical practice. To address these problems, the study proposes a reconstruction of the legal framework by promoting centralized responsibility, expanding immunity protections for emergency actions, extending procedural time limits, and recognizing the role of unified professional organizations. These reforms aim to ensure effective and just legal protection for medical personnel.
Etika Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Digitalisasi Pelayanan Hukum Di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru: Legal Ethics Of Civil Servants In The Digitalization Of Legal Services At The Secretariat Of The Banjarbaru City Regional People's Representative Council Raida Noor Hikmah; I Made Dwi Jayantara; Hidayatullah; Lutfi Yusup Rahmathoni
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.7965

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Perkembangan era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pelayanan publik, termasuk pelayanan hukum di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru. Transformasi digital tersebut menuntut tidak hanya peningkatan efisiensi dan kecepatan layanan, tetapi juga penguatan standar etika hukum sebagai landasan profesionalitas ASN. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi etika hukum ASN dalam prosedur pelayanan hukum berbasis digital di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif- empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar etika hukum dalam prosedur digital mampu meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas substansi hukum, namun masih dihadapkan pada keterbatasan literasi hukum digital dan ketiadaan kode etik digital khusus. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kode etik digital ASN, pelatihan berkelanjutan literasi hukum digital, serta pengembangan platform interoperable yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika hukum. Dengan demikian, etika hukum berfungsi sebagai fondasi operasional transformasi digital pelayanan hukum di pemerintah daerah