Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Deforestasi Masif Dalam Proyek Food Estate di Merauke, Papua Selatan Tahun 2024 Veronika, Yosefina; Balawangga, Paulina Sriyati Magi; Wonda, Nadia Natasya; Nope, Lady Imelda; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 3 No. 7 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juli 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v3i7.1121

Abstract

Pengembangan wilayah pangan Melok di Papua selatan telah menyebabkan deforestasi besar-besaran yang memiliki dampak serius pada lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional, tetapi mengabaikan kemampuan beban lingkungan dan dapat menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan. Deforestasi di Papua telah dua kali lipat pada 2022-2023. Proyek ini akan berdampak pada peningkatan jejak karbon dan menimbulkan ancaman bagi keanekaragaman hayati. Penggunaan intensif pupuk dan pestisida juga dapat mencemari air dan tanah dan aliran target kerusakan. Kegagalan proyek makanan sebelumnya sering disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi. Hal ini dapat menyebabkan konflik nasional, mengabaikan hak -hak asli ke negara itu dan mengarah ke politik yang tidak memenuhi kondisi sosial dan budaya lokal. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) memainkan peran aktif dalam penelitian, dokumentasi, dan pengacara untuk melindungi hak -hak asli dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan Melok. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat adalah bagian penting dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur oleh nomor hukum 39 sejak 1999 sehubungan dengan hak asasi manusia. Pelanggaran hak -hak lingkungan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Walhi juga menjelaskan bahwa hak atas lingkungan mencakup hak -hak politik, seperti hak -hak pribumi atas informasi. Kerangka hukum lingkungan Indonesia sangat kuat, tetapi penegakan hukum dan kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan investor sering merusak masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penilaian komprehensif diperlukan untuk secara aktif memasukkan masyarakat lokal dan penegakan hukum yang ketat untuk menyeimbangkan pengembangan dan konservasi lingkungan di Melok.
Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Merespons Sengketa Maritim di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok (2019–2020) Veronika, Yosefina; Balawanga, Paulina Sriyati Magi; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Februari 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v4i2.1467

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi diplomasi Pemerintah Indonesia dalam merespons sengketa maritim di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok pada periode 2019–2020. Kawasan Natuna Utara memiliki signifikansi strategis yang tinggi karena posisinya sebagai jalur pelayaran internasional serta kekayaan sumber daya alam berupa hidrokarbon dan perikanan, sehingga menjadikannya wilayah vital bagi kedaulatan dan keamanan ekonomi nasional. Eskalasi ketegangan dipicu oleh klaim sepihak nine-dash line Tiongkok yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, yang dimanifestasikan melalui aktivitas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing serta kehadiran China Coast Guard di perairan Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, melalui analisis dokumen kebijakan, nota diplomatik, pernyataan resmi pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi strategi diplomasi preventif yang dikombinasikan dengan diplomasi pertahanan dan diplomasi multilateral sebagai upaya menghindari eskalasi konflik bersenjata. Strategi tersebut diwujudkan melalui penegasan posisi hukum di forum internasional, pengiriman nota diplomatik ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, penguatan peran Bakamla dan TNI Angkatan Laut, serta optimalisasi peran ASEAN dalam mendorong penyusunan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan. Meskipun konsistensi hukum Indonesia memperoleh legitimasi internasional, efektivitas kebijakan ini masih dihadapkan pada tantangan berupa ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, ketimpangan kapabilitas militer, dan fragmentasi kepentingan di internal ASEAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi preventif merupakan instrumen strategis yang efektif bagi Indonesia sebagai negara menengah dalam mengelola konflik asimetris, namun memerlukan penguatan melalui diversifikasi kemitraan strategis dan modernisasi kapasitas maritim guna menjaga integritas teritorial secara berkelanjutan.
Peran World Health Organization (WHO) Dalam Menangani Penyebaran Wabah Virus Ebola di Afrika Barat Tahun 2015-2016 Balawangga, Paulina Sriyati Magi; Veronika, Yosefina; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Februari 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v4i2.1481

Abstract

Wabah Ebola di Afrika Barat pada periode 2015–2016 merupakan krisis kesehatan transnasional yang berdampak luas pada stabilitas regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis World Health Organization (WHO) dalam kerangka diplomasi kesehatan global untuk menanggulangi epidemi tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengeksplorasi kompleksitas koordinasi kebijakan dan interaksi antar-aktor selama krisis berlangsung. Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dari dokumen resmi WHO, laporan PBB, dan literatur akademik bereputasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WHO berfungsi sebagai aktor diplomatik sentral melalui penetapan status Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), yang mengatalisasi mobilisasi sumber daya internasional dan inovasi medis. Meskipun menghadapi kritik atas respons awal, WHO berhasil mengintegrasikan pendekatan sosial-budaya lokal dan reformasi institusional melalui WHO Health Emergencies Programme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas diplomasi kesehatan global sangat bergantung pada sinergi antara kapasitas teknis, sensitivitas budaya, dan dukungan finansial yang berkelanjutan. Rekomendasi utama menekankan perlunya penguatan sistem surveilans terintegrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Tim Tanggap Cepat atau Rapid Response Team (RRT) multidisiplin untuk menghadapi ancaman kesehatan di masa depan.