Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Nope, Lady Imelda
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Deforestasi Masif Dalam Proyek Food Estate di Merauke, Papua Selatan Tahun 2024 Veronika, Yosefina; Balawangga, Paulina Sriyati Magi; Wonda, Nadia Natasya; Nope, Lady Imelda; Subandi, Yeyen
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 3 No. 7 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juli 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v3i7.1121

Abstract

Pengembangan wilayah pangan Melok di Papua selatan telah menyebabkan deforestasi besar-besaran yang memiliki dampak serius pada lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional, tetapi mengabaikan kemampuan beban lingkungan dan dapat menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan. Deforestasi di Papua telah dua kali lipat pada 2022-2023. Proyek ini akan berdampak pada peningkatan jejak karbon dan menimbulkan ancaman bagi keanekaragaman hayati. Penggunaan intensif pupuk dan pestisida juga dapat mencemari air dan tanah dan aliran target kerusakan. Kegagalan proyek makanan sebelumnya sering disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi. Hal ini dapat menyebabkan konflik nasional, mengabaikan hak -hak asli ke negara itu dan mengarah ke politik yang tidak memenuhi kondisi sosial dan budaya lokal. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) memainkan peran aktif dalam penelitian, dokumentasi, dan pengacara untuk melindungi hak -hak asli dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan Melok. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat adalah bagian penting dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur oleh nomor hukum 39 sejak 1999 sehubungan dengan hak asasi manusia. Pelanggaran hak -hak lingkungan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Walhi juga menjelaskan bahwa hak atas lingkungan mencakup hak -hak politik, seperti hak -hak pribumi atas informasi. Kerangka hukum lingkungan Indonesia sangat kuat, tetapi penegakan hukum dan kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan investor sering merusak masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penilaian komprehensif diperlukan untuk secara aktif memasukkan masyarakat lokal dan penegakan hukum yang ketat untuk menyeimbangkan pengembangan dan konservasi lingkungan di Melok.
Analisis Konflik Struktural Dalam Isu Kekerasan Bersenjata di Papua: Kajian Tentang Peran Institusi Militer, OPM dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran HAM Wonda, Nadia Natasya; Nope, Lady Imelda
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Februari 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v4i2.1477

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena konflik kekerasan bersenjata di Papua yang telah berlangsung dalam jangka panjang sebagai bentuk konflik struktural yang kompleks. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi peran institusi militer negara (TNI–Polri) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam dinamika keamanan, serta implikasinya terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Papua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik bersumber dari ketidakadilan struktural yang terlembaga, seperti marginalisasi masyarakat adat, ketimpangan pembangunan ekonomi yang bersifat Jawa-sentris, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Kehadiran aparat keamanan negara yang cenderung represif dan militeristik di satu sisi, serta perlawanan bersenjata faksi militer OPM di sisi lain, telah menciptakan siklus kekerasan yang memperburuk kondisi keamanan manusia (human security) dan memicu berbagai pelanggaran HAM. Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan otonomi khusus (Otsus) telah diimplementasikan, efektivitasnya dalam meredam konflik masih rendah akibat kegagalan dalam membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat Papua, serta lemahnya penegakan hukum yang adil.
Peran Diplomasi Kesehatan Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Tuberkulosis Sebagai Penyakit Menular Global Tahun 2023-2024 Wonda, Nadia Natasya; Nope, Lady Imelda
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Februari 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v4i2.1478

Abstract

Tuberkulosis (TBC) hingga kini masih menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia dan telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan global oleh World Health Organization (WHO). Indonesia merupakan negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia, sehingga membutuhkan strategi penanggulangan yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga melibatkan kerja sama internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran diplomasi kesehatan Indonesia dalam upaya penanggulangan tuberkulosis sebagai penyakit menular global pada periode 2023–2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui analisis data sekunder berupa laporan WHO, dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, serta publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi kesehatan global berperan penting dalam memperkuat komitmen politik, memperoleh dukungan pendanaan dan teknis, serta mendorong inovasi dalam pencegahan dan pengobatan TBC. Partisipasi Indonesia dalam forum global seperti High-Level Meeting PBB, kerja sama dengan WHO, Global Fund, serta keterlibatan aktif di tingkat regional ASEAN mencerminkan upaya strategis dalam mempercepat eliminasi TBC. Selain itu, keterlibatan aktor non-negara turut memperkuat jejaring dan advokasi kebijakan kesehatan. Dengan demikian, diplomasi kesehatan global terbukti menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas nasional dan mempercepat pencapaian target eliminasi TBC pada tahun 2030 sesuai dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs).
Co-Authors Balawangga, Paulina Sriyati Magi Subandi, Yeyen Veronika, Yosefina Wonda, Nadia Natasya