Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang menurut UU nomor 21 tahun 2007 Nadia, Tryola; Fa’iq, Fa’iq; Hidayah, Anisa Nurul
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.70

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang masih sering terjadi baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menindak pelaku dengan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan hukum terhadap kasus perdagangan orang sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun UU No. 21 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang memadai, pelaksanaannya masih menemui kendala, seperti lemahnya sinergi antarinstansi, terbatasnya sumber daya, serta perlindungan korban yang belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia.
Tinjauan ketentuan umum dan tata cara perpajakan WN, Santy Fitnawati; Hidayah, Anisa Nurul; Fa’iq, Fa’iq; Nadia, Tryola; Sopiyati, Sopiyati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.91

Abstract

berhubungan dengan artikel, meliputi latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah dasar fundamental dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur interaksi antara wajib pajak dan pemerintah. Regulasi ini meliputi prinsip-prinsip inti seperti pendaftaran, penentuan, pembayaran, dan penagihan pajak, serta penerapan sanksi untuk pelanggaran administratif. Melalui KUP, pemerintah berusaha membangun sistem perpajakan yang jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Memahami ketentuan ini sangat penting agar wajib pajak dapat menjalankan tanggung jawab perpajakan mereka secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Studi ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, serta beragam referensi akademis dan sumber hukum yang relevan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan KUP yang efisien dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak dan memperkuat pendapatan negara di bidang perpajakan. Di samping itu, penerapan prosedur perpajakan yang sederhana dan bertanggung jawab bisa mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber utama untuk mendanai pembangunan nasional.