<![CDATA[The implementation of the Electronic-Based Government System (EBS) is a crucial component in bureaucratic reform to improve the quality of public services through the use of information technology. However, the success of its implementation in Indonesia still faces challenges related to infrastructure, human resources, and local political contexts such as the practice of dynasty politics. This study aims to examine the impact of EBS on the quality of public services, with a particular focus on its potential to increase transparency and accountability to mitigate dynasty politics in the context of the East OKU Pilkada. Through a literature review approach that reviews relevant theories such as SERVQUAL, the Technology Acceptance Model, and Public Value Theory, this study analyzes the determinants of the success of EBS. The main findings show that EBS can theoretically improve the reliability and responsiveness of services, and strengthen accountability. However, its effectiveness in the field is highly dependent on the ease of use of the system by the community and is hampered by infrastructure gaps between regions. Therefore, it is concluded that to achieve the full potential of EBS, the government needs to prioritize the development of equitable digital infrastructure, provide comprehensive training for civil servants, and conduct continuous evaluation of the running system. ABSTRAKPenerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan komponen krusial dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun, keberhasilan implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait infrastruktur, sumber daya manusia, dan konteks politik lokal seperti praktik politik dinasti. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak SPBE terhadap kualitas layanan publik, dengan fokus khusus pada potensinya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memitigasi praktik politik dinasti pada konteks Pilkada OKU Timur. Melalui pendekatan kajian literatur yang meninjau teori relevan seperti SERVQUAL, Model Penerimaan Teknologi, dan Teori Nilai Publik, penelitian ini menganalisis faktor penentu keberhasilan SPBE. Temuan utama menunjukkan bahwa SPBE secara teoretis dapat meningkatkan keandalan dan responsivitas layanan, serta memperkuat akuntabilitas. Akan tetapi, efektivitasnya di lapangan sangat bergantung pada kemudahan penggunaan sistem oleh masyarakat dan terhambat oleh kesenjangan infrastruktur antarwilayah. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa untuk mencapai potensi penuh SPBE, pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan infrastruktur digital yang merata, menyelenggarakan pelatihan aparatur secara komprehensif, dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem yang berjalan.]]>
