Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Duhita, Elsa Ratna
Unknown Affiliation
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Role of Legal Advocacy in Controlling Non-Prescription Antibiotic Use in Indonesia Fikri, Muhammad Adymas Hikal; Niravita, Aprila; Sari, Indah Zunita; Qadisah , Altares Ainun; Tursunov, Berdibek; Duhita, Elsa Ratna
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 1 (2025): The Global Challenges on Advocacy and Law Enforcement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i1.22252

Abstract

The provision of antibiotics without doctor's prescription is serious problem in the Indonesian health system, which has impact on increasing antimicrobial resistance (AMR). Although regulations related to antibiotic use have been implemented, there are still gaps between the rules and implementation in the field. This study uses empirical legal method to analyze the effectiveness of controlling the use of antibiotics without doctor's prescription, challenges in its supervision, and strategies that can be applied to limit this practice. The results of the study show that although various regulations have strictly regulated the distribution of antibiotics, the level of pharmacy compliance with these rules is still low. A study conducted by the Indonesian Pharmacists Association (IAI) in 2023 showed that 79.5% of pharmacies still serve the purchase of antibiotics without a prescription, with a dominance in urban areas (82.3%) compared to rural areas (71.8%). The main factors causing this violation are weak supervision, legal sanctions that are not sufficiently deterrent, and high demand from the community. In addition, the lack of health education contributes to misuse of antibiotics, which risks increasing bacterial resistance and economic burden on the health system. Strengthening supervision and law enforcement of antibiotic distribution, implementing an electronic system for recording prescriptions, and educational campaigns for community and pharmacists are needed. With a stricter and more synergistic control strategy, practice of prescribing antibiotics without prescription can be minimized, so that the risk of antimicrobial resistance can be suppressed and effectiveness of treatment can be maintained.
Pengaruh Hukum Nasional Terhadap Eksistensi Hukum Adat Dalam Kasus Sengketa Tanah Suku Anak Dalam Di Jambi Dengan PT Asiatic Persada Nabila, Aprilia; Duhita, Elsa Ratna; Ananta, Alya Dwi; Faizah, Nayla Marwa Nur; Putrinindra, Eiffeliqa Torriq Fatima; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia eksistensi hukum adat diakui secara konstitusional, namun dalam praktiknya sering kali terpinggirkan oleh dominasi hukum nasional yang berlandaskan positivisme. Pendekatan ini menekankan legalitas formal dan kodifikasi tertulis, sehingga kerap kali tidak memberikan ruang yang adil bagi hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Ketegangan antara hukum negara dan hukum adat menjadi semakin nyata dalam konflik-konflik agraria, khususnya yang melibatkan komunitas adat dan korporasi besar. Salah satu kasus yang mencerminkan dinamika tersebut adalah sengketa tanah antara Suku Anak Dalam di Jambi dan PT Asiatic Persada. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh penerapan hukum nasional positivis dalam penyelesaian sengketa ini, serta bagaimana implikasinya terhadap keberlangsungan dan legitimasi hukum adat Suku Anak Dalam. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian konflik lebih berpihak pada dasar legal formal perusahaan melalui sertifikat HGU, sementara klaim hak ulayat masyarakat adat diabaikan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap masyarakat adat. Konflik ini tidak hanya berdampak pada hilangnya akses terhadap tanah, tetapi juga mengancam eksistensi hukum adat sebagai sistem penyelesaian konflik internal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan akomodatif terhadap pluralisme hukum di Indonesia.
Co-Authors Ananta, Alya Dwi Aprila Niravita, Aprila Faizah, Nayla Marwa Nur Fikri, Muhammad Adymas Hikal Nabila, Aprilia Putrinindra, Eiffeliqa Torriq Fatima Qadisah , Altares Ainun Sari, Indah Zunita Tursunov, Berdibek Ubaidillah Kamal