<![CDATA[Diplomasi ekonomi merupakan instrumen strategis dalam membentuk dan mempertahankan kepentingan nasional dalam konteks globalisasi ekonomi. Dalam praktiknya, diplomasi ekonomi menggabungkan kepentingan politik luar negeri dengan kebijakan ekonomi untuk menjalin kerja sama internasional yang saling menguntungkan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran diplomasi ekonomi dari perspektif hukum internasional dengan merujuk pada pemikiran dua ahli utama: Meria Utama dan Huala Adolf. Analisis difokuskan pada kerangka hukum yang mendasari praktik diplomasi ekonomi, tantangan struktural yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia dalam forum perdagangan internasional, serta formulasi strategi hukum yang efektif untuk mengoptimalkan posisi Indonesia dalam perekonomian global. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka terhadap instrumen hukum internasional, literatur ilmiah, dan perjanjian dagang internasional. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketimpangan hukum dan asimetri kepentingan global menjadi tantangan utama dalam diplomasi ekonomi internasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum yang bersifat responsif dan adaptif untuk mendukung kepentingan nasional. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum ekonomi internasional, sekaligus memperkuat peran hukum dalam praktik diplomasi ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berbasis kedaulatan.]]>
