Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pilihan Ideal Publik dan realitasnya; Pemilu Legislatif 2024 Albana, Muharam; Jalaludin , Ega
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i3.1023

Abstract

Penulisan jurnal mengenai pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang menelisik motivasi masyarakat (publik) dalam menentukan pilihannya, pemilu 2024 merupakan pemilu serentak meliputi pemilihan eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan pemilihan legislatif (DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), yang pada jurnal ini dibatasi kepada pemilihan legislatif. Secara konsep demokrasi, publik memiliki keleluasaan untuk menentukan pilihannya sendiri kepada calon pemimpin, pilihan tersebut berdasar pada visi, misi dan kapasitas calon, karena visi dan misi yang disampaikan calon dan sesuai dengan harapan publik dalam kemajuan akan tercapai dengan calon yang memiliki kapasitas didalamnya termasuk integritas dan kapabelitas. Namun keadaan pemerintahan khususnya di legislatif dianggap tidak berdampak secara signifikan dalam perubahan kehidupan masyarakat sehingga dimungkinkan adanya orientasi lain yang menjadi motivasi bagi publik dalam memberikan suaranya. Orientasi lain tersebut yang mencoba untuk diungkap pada jurnal yang ditulis ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur.
Politik Identitas dan Polarisasi Demokrasi di Indonesia: Ancaman terhadap Keutuhan Sosial dalam Negara Plural Yunita, Yudith; Albana, Muharam
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1405

Abstract

Politik identitas merupakan strategi politik yang kerap digunakan dalam kontestasi demokrasi, terutama di negara-negara dengan tingkat keberagaman tinggi seperti Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik identitas berkembang dalam ranah demokrasi Indonesia dan dampaknya terhadap kohesi sosial. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, artikel ini mengelaborasi aspek-aspek sosiologis, filosofis, dan politis dari praktik politik identitas serta dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik politik identitas cenderung menciptakan eksklusivisme sosial, memperkuat polarisasi, dan mengancam integrasi nasional. Artikel ini juga memberikan tawaran teoretis dan normatif untuk mengatasi ekses negatif dari politik identitas melalui pendekatan multikulturalisme deliberatif dan politik pengakuan.
Governance failure dalam kebijakan bantuan alsintan di indonesia: telaah kritis atas distribusi, akuntabilitas, dan risiko klientelisme Tardi Setiabudi; Tino Supriantino; Agus Hiplunudin; Muharam Albana; Henry Dean Kresna
Jurnal Pengetahuan dan Pendidikan Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agricultural machinery assistance is a strategic instrument in Indonesia’s agricultural modernization agenda. The program is intended to improve farming efficiency, reduce production costs, accelerate farm operations, and widen farmers’ access to agricultural technology. However, the effectiveness of such assistance depends not only on the number of machines distributed but also on the quality of governance shaping planning, beneficiary targeting, distribution, utilization, and oversight. This article examines governance failure in Indonesia’s agricultural machinery assistance policy through three dimensions: distribution, accountability, and the risk of clientelism. It applies a critical literature review approach to open-access publications from 2022–2026 on agricultural mechanization, local government capacity, performance accountability, transparency, and political clientelism. The review shows that the core problems of agricultural machinery assistance are not merely technical but also institutional and political. Distribution becomes vulnerable to mistargeting when beneficiary verification is weak and local implementation capacity is limited. Accountability often remains procedural rather than oriented toward actual utilization and outcomes. In addition, because agricultural machinery assistance is materially valuable and politically visible, it may be vulnerable to patronage and clientelist intervention at the local level. The article argues that reforming agricultural machinery assistance requires transparent, accountable, utilization-based governance and stronger safeguards against transactional political interference.