<![CDATA[Pasar modal merupakan instrumen krusial dalam pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan kepastian hukum, integritas sistem, serta perlindungan terhadap kepentingan investor. Dalam kerangka ini, peran lembaga penunjang pasar modal menjadi sangat vital karena menjalankan fungsi-fungsi teknis sekaligus yuridis dalam memastikan setiap transaksi efek berlangsung secara tertib, efisien, dan sah menurut hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kontribusi lembaga penunjang pasar modal di Indonesia dalam menjamin kepastian hukum, dengan menitikberatkan pada fungsi lembaga seperti KSEI, KPEI, BAE, Wali Amanat, dan Penjamin Emisi Efek. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, serta praktik kelembagaan yang berkembang dalam sistem pasar modal modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga penunjang pasar modal tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin keabsahan transaksi, menjaga keamanan aset investor, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaku pasar. Peran hukum ini turut mencakup tanggung jawab terhadap pelanggaran, termasuk sanksi administratif dan pidana yang diatur secara ketat oleh otoritas. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga penunjang harus disertai dengan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi berkelanjutan antara OJK, SRO, dan pelaku pasar guna membangun pasar modal Indonesia yang sehat, terpercaya, dan berdaya saing global.]]>
