<![CDATA[ABSTRAK Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik, tetapi juga marak di sektor swasta, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi di sektor swasta menjadi isu penting karena sering kali melibatkan kolaborasi antara pelaku dari unsur korporasi dan pihak lain di luar pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku tindak pidana korupsi di sektor swasta agar tercipta iklim bisnis yang sehat dan berintegritas. Studi ini secara khusus menelaah pertanggungjawaban pidana melalui analisis terhadap Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, yang menjadi salah satu contoh konkret kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor swasta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim memaknai dan menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam konteks korupsi sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut menilai adanya unsur kesengajaan dan penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hakim mempertimbangkan peran aktif terdakwa, kerugian negara yang ditimbulkan, serta tidak adanya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Putusan ini menunjukkan bahwa sektor swasta tidak kebal dari jerat hukum pidana korupsi, dan bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana tetap dapat diterapkan secara tegas terhadap pelaku korupsi di luar lingkup aparatur negara. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, sektor swasta, pengadaan barang dan jasa ABSTRACT Corruption crimes do not only occur in the public sector but are also prevalent in the private sector, particularly in the procurement of goods and services. In this context, criminal liability for perpetrators of corruption in the private sector becomes a crucial issue, as it often involves collaboration between corporate actors and parties outside the government. This study is motivated by the need for effective law enforcement against corruption perpetrators in the private sector to foster a healthy and integrity-driven business climate. This research specifically examines criminal liability through an analysis of Court Decision Number 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, which serves as a concrete example of corruption in private sector procurement. This study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were obtained through literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and analysis of court decisions. The aim of this study is to examine how judges interpret and apply the principle of criminal liability in the context of private sector corruption. The results show that the panel of judges in the decision found elements of intent and abuse of authority by the defendant during the procurement process. The court considered the defendant’s active role, the financial losses to the state, and the absence of good faith in the execution of the contract. This decision affirms that the private sector is not immune to criminal prosecution for corruption and that the principle of criminal liability can be firmly applied to perpetrators of corruption outside the scope of state officials. Keywords: Criminal liability, corruption, private sector, procurement of goods and services]]>
