Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua persoalan utama yang saling berkaitan dan menjadi tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan bersifat multidimensional, tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta jaringan sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi, keberhasilan suatu negara diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tingginya angka pengangguran di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya layanan kesehatan, minimnya lapangan kerja, serta kondisi geografis yang terisolasi. Krisis ekonomi 1997 dan penurunan konsumsi domestik memperburuk kondisi tersebut, memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan angka kriminalitas. Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah ini dinilai belum sepenuhnya efektif karena masih bersifat bantuan jangka pendek. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, penguatan sektor UMKM, serta penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan ekonomi yang inklusif agar masyarakat miskin dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup secara mandiri.