<![CDATA[Pelindungan data pribadi terhadap integrasi data antar instansi pemerintah menjadi langkah strategis guna meningkatkan efisiensi layanan publik yang kolaboratif, aman, dan akuntabel. Penelitian ini membahas implementasi pelindungan data pribadi dalam konteks integrasi data dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, meliputi kewajiban hukum pengendali data, optimalisasi lembaga pengawas, serta mekanisme keamanan dan penanganan terhadap insiden kebocoran data terhadap data yang terintegrasi berdasarkan konsep Whole of Government. Namun, proses ini menimbulkan tantangan serius dalam pelindungan data pribadi karena belum adanya mekanisme tata kelola yang kuat serta harmonisasi regulasi terhadap keamanan informasi yang bersifat lintas instansi. Hal tersebut menjadi urgensi bagi pemerintah untuk segera merumuskan regulasi yang memuat mekanisme tata kelola keamanan informasi, pengawasan serta penanganan terhadap data terintegrasi antar instansi dan penguatan lembaga pengawas independen guna menegakkan standar pelindungan data serta mengkoordinasikan keamanan informasi, sesuai dengan amanat UU PDP. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Standar Operasional keamanan informasi dari instansi terkait, dan wawancara semi-terstruktur.]]>
