Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.757

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Yustisia Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Veritas et Justitia PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Law and Justice

Amelia Cahyadini

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Author-ID : 699092

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Pemisahan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Izin Reklame Sebagai Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak Cahyadini, Amelia
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.409 KB)

Pemanfaatan media iklan melalui reklame saat ini semakin diminati oleh pengusaha. Hal ini menimbulkan konsekuensi dalam hal izin penyelenggaraan reklame dan pembayaran pajaknya. Pajak Reklame sebenarnya dapat menjadi potensi pendapatan asli daerah yang cukup menjanjikan, namun banyak daerah di Indonesia yang belum dapat memanfaatkan potensi ini. Banyak daerah yang belum memiliki peraturan khusus tentang pajak reklame serta masih menyatukan instrument izin dan pajak. Tulisan ini akan membahas permasalahan pengaturan pajak reklame di Indonesia dengan mengambil contoh pengaturan pajak reklame pada beberapa daerah yaitu di Kota Pekanbaru, Bekasi, dan Mataram. Pajak dan izin merupakan rezim yang berbeda, sehingga pengaturannya juga perlu dipisahkan. Pemisahan ini juga dapat menjadi upaya peningkatan PAD sebab setiap rezim dapat diatur secara lebih rinci.Optimizing Advertising Tax Income in the City of Indonesia through Advertisement License and the Separation of Municipal Law on Taxes RegulationÂ AbstractThe use of media advertising through billboards is increasingly used by entrepreneurs. This situation has caused the consequences to obtain the advertisement license and paying the advertisement tax. The advertisement tax might become a potential addition to boost local government revenue, yet unfortunately this practice has yet to be maximized by most of the local government in Indonesia due to the lack of local regulations governing it. This paper will discuss the problem in regulating advertisement tax by using several municipal laws on taxes regulation in Pekanbaru City, Bekasi City, and Mataram City. Taxes and licenses fell under different regimes, therefore the legal regulations governing both topics should be separated as well. This separation might also be an effective attempt to increase local government revenue by specifically regulates each regime.Â DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a5

PEMBAHARUAN SANKSI PAJAK SEBAGAI UPAYA MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA Cahyadini, Amelia; Arta Atmaja, Budi; Oka Margana, Indra
Veritas et Justitia Vol 3, No 2 (2017): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.2776

This paper examines about sanctions against the perpetrators of criminal acts in the field of taxation, where the position of criminal sanctions to be an interesting thing to see discussed up to now unknown tax ratio of Indonesia is still low when the tax It is the biggest contributor to the countrys acceptance of Indonesia. The provisions of related criminal sanctions are also interesting when they are related to article 44B Act No. 28 of 2007 General provisions and Taxation Procedures in which the termination of the investigation can be carried out at the request of the Minister Finance to the Attorney General against Taxpayers who have tax debt that is not or less is paid in the form of administrative sanction plus a fine of four times the amount of tax that is not or less paid. The authors recommend several ideas that can be made of the Government in formulating the existing regulation back to fit the circumstances and conditions that occur and are able to meet the communitys sense of fairness.

URGENSI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA Belanusa, Zahra Shafira; Kartikasari, R.; Cahyadini, Amelia
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 3 No 2 (2019): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam di daerah penghasil minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan melalui BUMD dengan pemberian participating interest sebesar 10%. Namun kenyataannya hal tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal oleh BUMD dikarenakan masih terdapat kendala seperti pimpinan BUMD yang tidak kompeten sehingga berakibat pada buruknya pengelolaan minyak dan gas bumi. Metode penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penulisan ini dilakukan dengan cara kepustakaan, mencari data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan dengan penerapan good corporate governance pada BUMD, dapat meningkatkan kinerja pimpinan BUMD sehingga berdampak pada keberlangsungan bisnis secara berkesinambungan.

Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan Participating Interest Belanusa, Zahra Shafira; Kartikasari, R.; Cahyadini, Amelia
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.9974

Tujuan: Artikel ini menganalisis penerapan Good Corporate Governance yang bertujuan agar mengetahui pengelolaan minyak dan gas bumi oleh BUMD melalui kepemilikan participating interest.Metodologi: Artikel ini merupakan artikel hukum yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dikaitkan dengan praktik penerapan Good Corporate Governance pada BUMD.Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan Good Corporate Governance pada BUMD, dapat meningkatkan kinerja pimpinan BUMD sehingga berdampak pada keberlangsungan bisnis secara berkesinambungan.Kegunaan: Artikel ini memberikan penjelasan bahwa dengan penerapan Good Corporate Governance sejak dini pada BUMD, merupakan salah satu langkah yang dapat membawa BUMD pada tujuan yang akan dicapai dan dapat bergerak dengan baik secara berkesinambungan.Kebaruan/Orisinalitas: Penerapan Good Corporate Governance pada BUMD minyak dan gas bumi sangat menentukan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

DILEMATIKA DISKRESI KEUANGAN, KEBIJAKAN YANG DIANGGAP TABU Amelia Cahyadini; Chyntia Pinky Jullianti
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i1.332

ABSTRAK Diskresi merupakan hal yang umum dalam penyelenggaraan negara, terkecuali yang berkaitan dengan keuangan negara. Diskresi keuangan sangat dibatasi pelaksanaannya di Indonesia dan bahkan dikhawatirkan rentan terjadi korupsi menjadi kondisi yang mengintai pejabat administrasi negara. Dalam praktiknya, diskresi keuangan justru dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan, stagnasi, serta menyiasati agar suatu program berjalan atau agar tujuan yang diinginkan cepat tercapai dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Sehingga, ada beberapa hal terkait diskresi keuangan yang menjadi pertanyaan, pertama, bagaimana kedudukan diskresi keuangan sebagai salah satu bentuk kebijakan publik dalam pandangan normatif? Kedua, bagaimana batasan-batasan diskresi keuangan yang seharusnya diterapkan agar tercapai tujuan dari kebijakan publik yang dirumuskan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan hasil dari penelitian mengedepankan prinsip money follow program berdasarkan ketentuan-ketentuan diskresi sebagai berikut: dilakukan oleh pejabat struktural merangkap politik, tidak dapat dilakukan terhadap program rutin, dapat dipertanggungjawabkan terhadap APBN dan APBD secara wajar, dan tidak boleh melebihi 0.1% dari total keseluruhan anggaran tahunan kementerian/lembaga/daerah.Kata kunci: diskresi keuangan; money follow program; penyelenggaraan negara. ABSTRACT Discretion is common in administration of state, with the exception matters relating to financial state. Financial discretion is severely restricted in Indonesia and there are close to corruption lurks state administration officials. In practice, financial discretion is precisely intended to solve problems, stagnate, and find shortcuts so that a program can work or get around something so that the desired goals are quickly achieved by paying attention to the interests of the general public. So, there are several things related to financial discretion which are questions, first, how is the position of financial discretion as a form of public policy in the normative view? Second, how are the limits of financial discretion that should be applied in order to achieve the objectives of the formulated public policy? The research method used is a normative research method with the results of the research prioritizing the principle of money follow programs based on the provisions of discretion as follows: carried out by structural and concurrent political officials, cannot be carried out in routine programs, accounted for the APBN and APBD fairly, and may not be exceeds 0.1% of the total annual ministry/agency/ regional annual budget.Keywords: financial discretion; money follow program; administration of state.

IMPLEMENTASI PENGATURAN PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Mochammad Bobby Rachman; Zainal Muttaqin; Amelia Cahyadini
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.384

ABSTRAK Kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dinyatakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat yang mencatat bahwa dari sekitar 17 juta kendaraan bermotor, hanya 11 juta diantaranya yang bisa tertagih pajaknya. Sementara sisanya dalam status tidak jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Ketentuan besaran tarif BBNKB di Daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013, guna menjalankan fungsi mengatur (regulerend) dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui BBNKB ketentuan besaran tarif dalam peraturan tersebut telah mengalami penambahan besaran dan diperinci oleh Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020. Meskipun telah diterapkan kenaikan besaran tarif dalam aturannya pada Tahun 2020 realisasi PAD Provinsi Jawa Barat dari BBNKB hanya sebesar Rp.3.902,583,887,500 Capaian ini lebih rendah dibandingkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp, 6,300,781,441,900. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempermudah implementasi pengaturan pemungutan BBNKB di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan merubah. Sistem pemungutan BBNKB yang semula menggunakan Official Assessment System menjadi menggunakan Self Assesment System. dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Kata Kunci: BBNKB, Implementasi, Pendapatan Asli Daerah ABSTRACT Lack of taxpayer compliance to pay Motor Vehicle Title Fee. The West Java Regional Revenue Agency (Bapenda) stated that out of around 17 million motorized vehicles, only 11 million of them could be collected for taxes. While the rest are in unclear status. The method used in this research is normative juridical. The results showed that. Provisions for the BBNKB tariff rate in the West Java Province are stipulated in Article 28 of West Java Governor Regulation Number 33 of 2013, in order to carry out the function of regulating (regularend) and increasing Regional Original Revenue through BBNKB, the provisions of the tariff rates in these regulations have been increased in size and are detailed by Article 28 West Java Governor Regulation Number 2 of 2020. Even though the tariff increase has been implemented in the regulations in 2020, the realization of West Java Province PAD from BBNKB is only Rp. 3,902,583,887,500 This achievement is lower than the realization in 2019 of Rp, 6,300,781,441,900. Efforts that can be made to facilitate the implementation of BBNKB collection arrangements in the West Java Province in order to increase Regional Original Income (PAD) are to change. The BBNKB collection system, which originally used the Official Assessment System, is now using the Self Assessment System. With this system, it is hoped that the implementation of administration that is too burdensome to taxpayers and bureaucracy will be avoided. Keywords: BBNKB, Implementation, Local Own Revenue

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Yuliana Keke Febrianti; Zainal Mutaqqin; Amelia Cahyadini
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.668

ABSTRAKTujuan dari tulisan ini adalah penulis mencoba memaparkan mengenai strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) khususnya di masa pandemi Covid-19 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Penulis juga membahas mengenai kontribusi pengenaan pajak dari kegiatan PMSE di Indonesia terhadap APBN dan manfaat lainnya. Kesimpulan yang dihasilkan dari tulisan ini adalah pemerintah memberlakukan PPN dan PPh atau Pajak Transaksi Elektronik untuk aktivitas PMSE untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa pandemi Covid-1. Penerimaan pajak dari kegiatan PMSE berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara dan kebijakan ini juga dapat menciptakan level playing field.Kata kunci: perdagangan melalui sistem elektronik; pajak pertambahan nilai; pajak penghasilan ABSTRACTThe purpose of this paper is that the author tries to explain the government's strategy in increasing tax revenue from Electronic Trading (PMSE) activities, especially during the Covid-19 pandemic with the issuance of Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. The author also discusses the contribution of taxation from PMSE activities in Indonesia to the state budget (APBN) and other benefits. The conclusion is that during the Covid-19 pandemic, the government's strategy in increasing tax revenue from PMSE activities is the imposition of Value Added Tax (PPN) on digital products provided by foreign companies consumed domestically and the imposition of Income Tax (PPh) or Digital Services Tax (DST) on PMSE activities conducted by foreign tax subjects with certain criteria. Tax revenue from PMSE activities contributes significantly to state revenue and this policy can also create a level playing field.Keywords: electronic trading; value added tax; income tax

DISIPLIN PEGAWAI BAGI APARAT DESA DI DESA CILELES, KECAMATAN JATINANGOR, KABUPATEN SUMEDANG Amelia Cahyadini
Dharmakarya Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa menuntut para pemerintah desa khususnya perangkat desa dapat melayani publik dengan optimal, namun hal tersebut belumlah dapat dilaksanakan karena berbagai faktor. Program ini berjudul Sosialisasi Bentuk-Bentuk Disiplin Pegawai Bagi Aparat Desa Di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang khusus ditujukan bagi para Aparat Desa, menurut bahasa yang digunakan undang-undang yaitu Perangkat Desa. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan sosialisasi tentang disiplin pegawai yang jika diterapkan di dalam perangkat desa akan membawa dampak positif bagi kinerjanya. Bentuk kegiatan ini yaitu wawancara untuk pemetaan masalah lalu setelahnya dilakukan sosialisasi dengan memberikan modul dan diskusi dengan perangkat desa yang dilakukan oleh tim peneliti dibantu dengan mahasiswa yang menjalankan program KKNM yang terintegrasi dengan riset dosen.

PENGUATAN PERANAN DAN FUNGSIONAL DARI LEMBAGA APARAT DESA DAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA SUMBER DAYA ALAM DI DESA HEGARMANAH Amelia Cahyadini
Dharmakarya Vol 9, No 3 (2020): September, 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v9i3.19517

Sumberdaya alam merupakan suatu karunia Tuhan YME yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Seiring perkembangannya, negara Indonesia mengindahkan monopoli pada sumber daya alam di wilayahnya melalui ketentuan UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Hak menguasai ini dibagi kembali menjadi antara kewenangan pusat dan kewenangan daerah. Namun dalam prakteknya pembagian kekuasaan atas pengelolaan sumber daya alam kerap menyebabkan masalah tertentu. Di Desa Hegarmanah, yang dikaruniai sumber daya alam berupa air, terjadi singgungan kewenangan antara dua lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan mengelola sumberdaya air tersebut. Menanggapi hal ini metode yang digunakan adalah pendidikan masyarakat. MelaluI metode ini penulisakan memberikan advokasi penyegaran keilmuan di bidang hokum kepada aparat Desa Hegarmanah serta sosialisasi regulasi hokum terkait kepada masyarakat, yang bertujuan agar meningkatnya pemahaman hokum aparat desa dan masyarakat, sehingga nantinya dapat diimplementasikan dalam wujud peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air di Desa Hegarmanah.

THE ROLE OF THE CONTRARIUS ACTUS PRINCIPLE IN OVERSIGHT OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF COMMUNITY ORGANIZATIONS Muhammad Yasin Izhharulhaq; Adrian E Rompis; Amelia Cahyadini
Yustisia Jurnal Hukum Vol 8, No 3: December 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v8i3.31702

The term contrarius actus principle is deemed not to exist in Law Number 17 of 2013 on Community Organizations (hereinafter to as CSOs) so that it explicitly states that the Perppu of CSOs contains the principle of contrarius actus in its application. The existence of this principle as referred to in the consideration of the Public Order Perppu lies in the process of applying sanctions where the process is part of the follow-up process of supervisory actions carried out by government officials. Thus, that role in terms of supervision should be studied more deeply in connection with the growth and development of community organizations at this time. The research method with a normative juridical approach, prioritizes library research and its implementation in practice. Research specifications are descriptive. The research phase is carried out through library research, collecting secondary data in the form of primary, secondary, and field research materials to obtain primary data as support. Based on the analysis conducted by the author regarding the role of the principle of contrarius actus in monitoring the growth and development of community organizations, the author raises the role of the principle of contrarius actus in terms of supervision of CSOs as the application of sanctions in the form of administrative sanctions, which are emphasized by the role of responding or reacting to non-compliance with provisions the provisions contained in the decision which in this case are ratification as registered CBOs and also ratification of CSOs as legal entities, in other words that the placement of sanctions in the case of mass organization supervision is a follow-up to the results of monitoring and evaluation by external supervisors with the aim that can control the initial purpose of the establishment of a mass organization that is in accordance with the objectives of the state and national development.

Co-Authors Adrian E Rompis Amrullah, Ahmad Syarief Arta Atmaja, Budi Arta Atmaja, Budi Belanusa, Zahra Shafira Chyntia Pinky Jullianti Dewi Kania Sugiharti Fauzi, Rizki Immanuel Riyadi Tampubolon Kartikasari Kartikasari Kartikasari, Luciana Asih Kartikasari, R. Marsya Iffah Erisar Raib Mochammad Bobby Rachman Muhammad Yasin Izhharulhaq Nugraha, Prasetya Agung Oka Margana, Indra Oka Margana, Indra Pinky, Chyntia Radjab, Abi Ma’ruf Rahmawati, Deva Sinta Ramli, Ahmad M Ramli, Tasya Safiranita Revina Putri Utami Shabrina Aliya Pramudita Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Sinta Dewi Rosadi, Sinta Dewi Tasya Safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya U Sudjana Yuliana Keke Febrianti Zahra Malinda Putri Zahra Shafira Belanusa Zainal Mutaqqin Zainal Muttaqin Zainal Muttaqin

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search